Denpasar (ANTARA News) - Nenteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai pengungkapan kebenaran terkait pelanggaran HAM pasca-jajak pendapat Timtim membutuhkan tekad dan keberanian yang luar biasa. "Kami menghargai upaya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste dalam mengemban tugas mengungkap kebenaran akhir, memperkokoh persahabatan," kata Menlu Hassan Wirajuda di Sanur, Bali Senin. Ia mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Deplu, Primo Alui Joelianto, ketika membuka dengar pendapat secara terbuka dengan KKP Indonesia-Timor Leste. Ia menyatakan sejak didirikannya Republik Demokkratik Timor Leste, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan hubungan bilateral berlandaskan prinsip "Berpandangan ke depan dan rekonsiliatif". Semangat demikian menjadikan banyak kalangan beranggapan masa lalu bersama yang masih menyisakan perasaan trauma atau sebaliknya dilupakan. Namun dilihat dari pengalaman negara lain hal itu justru memperkeruh hubungan bilateral antarnegara dan merugikan stabilitas politik pada tingkat regional. Menlu Hassan Wirajuda mencontohkan hubungan tidak harmonis negara-negara bertetangga di kawasan Asia timur dan belahan dunia lainnnya yang tidak mendapat penyelesaian. Pemerintah Indonesia-Timor Leste sepakat membentuk KKP dengan penuh kearifan menempuh jalur yang berbeda, yakni menggunakan pengalaman masa lalu sebagai landasan untuk memperkokoh persahabatan di masa mendatang. "Kedua pemerintah mempunyai komitmen bersama untuk menyelesaikan masa lalu untuk selamanya, dan tidak memberikan peluang agar isu serupa dapat mengganggu hubungan kedua negara untuk generasi penerus," ujar Menlu Hassan Wirajuda. Ia mengharapkan melalui dengar pendapat secara terbuka itu masyarakat dapat memperoleh gambaran dan kesaksian sejarah yang penting untuk diketahui dalam meluruskan sejarah yang selama ini ditafsirkan berbagai pihak secara berlainan. Sebagai satu-satunya komisi kebenaran antar negara di dunia melalui dengar pendapat ini dapat menjadikan wahana pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam memahami sejarah bersama Indonesia-Timor Leste. Selain itu dapat menyuarakan perspektif yang kurang terdengar dalam proses hukum yang telah dilakukan sebelumnya atau muncul dalam pemberitaan dan penulisan literatur tentang sejarah Timor Leste pada 1999, harap Menlu Hassan Wirajuda. Dalam dialog secara terbuka yang berlangsung selama dua hari itu menampilkan kesaksian dari tujuh orang masing-masing dari Indonesia dan Timur Leste. B.J Habibie, mantan Preiden RI dan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao berhalangan menghadiri dengar pendapat tersebut, meskipun KKP telah melayangkan undangan sebulan yang lalu. Menurut Ketua KKP, Benjamin Mangkoedilaga, Habibie yang ingin didengarkan kesaksiannya tentang dua opsi yang dikeluarkan untuk masyarakat Timor Timur sebelum jajak pendapat tidak dapat memenuhi undangan KKP. "Habibie bersama istri sedang dalam pengawasan dan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter di Jerman," kata Benjamin Mangkoedilaga, seraya menjelaskan meskipun berhalangan memberikan kesaksian, ia sangat mendukung upaya KKP mengakhiri kasus pelanggaran HAM di Timor Leste maupun di Indonesia pascajajak pendapat. Demikian pula Presiden Xanana Gusmao berhalangan karena kesibukannya sebagai kepala negara dan pesiapan pemilihan Presiden. Meskipun berhalangan hadir, namun Xanana Gusmao sangat menghargai dan mendukung upaya KKP dalam mengakhiri masalah negara bertetangga Timor Leste-Indonesia secara damai, sekaligus meningkatkan persahabatan kedua negara. (*)

Copyright © ANTARA 2007