"Ini merupakan tugas kami sesuai konstitusi untuk mengawasi kebijakan pemerintah hingga ke daerah," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana di Padang, Senin.
Menurutnya, potensi daerah di bidang perdagangan dan perindustrian cukup tinggi, namun perkembangannya tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada pelaku usaha.
"Harus ada dukungan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan serta melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah. Kita ingin melihat, apakah kebijakan itu ada di Sumbar," katanya.
Selain itu, Komisi VI menurutnya, juga ingin mengetahui bagaimana hubungan UMKM dengan BUMN di daerah, karena hal itu juga bisa membantu mengembangkan perekonomian masyarakat.
Staf ahli Gubernur Sumbar, Han Sastri mewakili Penjabat (Pj) Gubernur menginformasikan, industri yang berkembang di daerah itu didominasi oleh industri mikro dan kecil.
"Industri besar hanya satu dan dua saja. Diantaranya Semen Padang," katanya.
Menurutnya, untuk UMKM tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan pembinaan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga dilakukan sosialisasi agar pelaku usaha bisa memahaminya sebagai sebuah peluang bukan halangan, " katanya.
BUMN menurutnya juga cukup aktif membantu perkembangan UMKM dengan berbagai cara, diantaranya melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Lebih jauh, Han Sastri berharap, Komisi VI akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan di Sumbar, kemudian dapat memberikan dukungan untuk perkembangan perekonomian Sumbar.
Pewarta: Agung Pambudi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
