"Dari hasil penyelidikan Freeport, Pansus nantinya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi, rakyat yang akan menilai, karena dalam perpanjangan kontrak karya Freeport melibatkan banyak kepentingan, di sana peran Negara sangat besar," ungkap Andri dalam siaran pers Humas DPR.
Saat kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, politisi F-PAN tersebut, mengatakan perlu keterbukaan, ketransparanan, agar banyak pihak memantau permasalahan ini, sehingga diharapkan semua berjalan fair, tidak ada orang yang mengambil keuntungan pribadi.
Ia mengharapkan, Pemerintah dan DPR saling memonitoring, jika semuanya sudah sesuai dengan prosedur, tentu tidak ada masalah, DPR pasti mendukung pemerintah.
Sebelumnya, Pimpinan DPR RI menerima delegasi yang menamakan dirinya Petisi Tambang Freeport untuk Rakyat.
Pimpinan DPR langsung menyambut antusias usulan pembentukan Pansus Freeport ini. Tim transisi pengambilalihan Freeport pun perlu segera dibentuk.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sendiri mengungkapkan, saat ini usulan pembentukan Pansus Freeport yang masuk ke meja Pimpinan DPR baru 25 orang. Diharapkan, tahun depan tanda tangan anggota semakin banyak. Ini untuk menunjukkan keseriusan DPR dalam membentuk Pansus Freeport.
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
