"Setelah peletakan batu perdana proyek kereta cepat, ada masukan-masukan, ini yang kita baca di publik, ada dari anggota DPR, ada dari kelompok masyarakat, tentu ini didengar presiden," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan seharusnya kementerian terkait apakah itu Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK juga merespon berbagai tanggapan atas proyek itu.
Ia menyebutkan, meskipun dalam beberapa hari terakhir Jokowi melakukan lawatan keluar negeri dan daerah, presiden ketujuh Indonesia itu terus mengikuti perkembangan isu terkini termasuk proyek KA cepat.
Menurut dia, Jokowi memutuskan proyek kereta api cepat itu dilaksanakan setelah mendapat masukan dari menteri-menteri terkait.
"Di tengah-tengah keputusan itu kemudian ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik, misalnya soal perizinan," kata Budi.
Dia menyebutkan, Jokowi terus-menerus mengevaluasi atas proyek itu. "Mungkin nanti ada rapat membahas itu," katanya.
Budi menyebutkan pelaksanaan proyek KA cepat Jakarta Bandung bukan keputusan yang ditetapkan dalam waktu seketika tetapi melalui proses yang panjang.
"Yang saya dengar proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu, termasuk Amdal misalnya, itu dibicarakan sejak enam bulan lalu," katanya.
Menurut dia, jika kemudian setelah peletakan batu perdana ada suara-sauara yang berbeda, tentu itu masukan buat Jokowi.
"Itu masukan buat presiden, ya tentu kemudian presiden akan menanyakan kembali ke menteri terkait," kata Budi.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
