Di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, Rini mendukung rencana batas atas bunga deposito milik BUMN agar biaya dana perbankan menjadi murah, dan selanjutnya perbankan dapat menurunkan suku bunga kredit ke nasabah.
"Tingkatnya masih dihitung jelas. Tapi targetnya (suku bunga kredit) bisa satu digit. Rapat lagi Senin. Insya allah keputusannya Senin," kata dia.
Rini mengatakan, hasil keputusan mengenai batas bunga deposito itu akan berupa komitmen yang disepakati pemerintah, BUMN dan juga Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.
"Nanti keputusannya tidak terlepas dari bunga depositonya, menghitung dari BI Ratenya juga, komitmen dari OJK. Itu nanti akan menyeluruh," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan batas atas bunga deposito akan dipatok tidak terlalu jauh dari laju inflasi.
Namun, seperti halnya Rini, Darmin juga enggan mengungkapkan besaran batas bunga deposito BUMN itu.
"Tidak bisa dibilang dulu, tapi sudah ada (besarannya)," ujarnya.
Menurut dia, BUMN yang menaruh deposito dalam jumlah besar di perbankan, kerap meminta suku bunga simpanan yang tinggi, dengan kisaran dua digit.
Alhasil, perbankan yang memang berlomba mencari simpanan deposito untuk menambah pundi-pundi dana pihak ketiga (DPK), memasang suku bunga deposito yang agresif untuk menarik deposan BUMN karena jika bank kehilangan deposan BUMN maka mereka akan kesulitan likuiditas.
Di sisi lain, tingginya bunga deposito itu memicu biaya dana perbankan membengkak.
Dengan kenaikan biaya dana, bank akhirnya memasang suku bunga pinjaman yang tinggi, yang akhirnya menyulitkan nasabah untuk meminjam uang dari bank.
Pemerintah, kata Darmin, melihat hal itu sebagai inefisiensi. Pendapatan bunga BUMN memang meningkat, namun dampak negatifnya melanda masyarakat yang kesulitan mencari sumber pendanaan.
"Jadi jika dihitung-hitung, malah rugi. Masyarakat harus bayar mahal, jadi tidak efisien," kata dia.
Darmin menjelaskan, untuk membahas langkah-langkah lanjutan dalam upaya mendorong penurunan suku bunga perbankan, dia akan membentuk tim di kantornya, yang juga beranggotakan BI dan OJK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan pemerintah menginginkan bunga kredit pinjaman dapat menjadi sekitar tujuh persen pada 2017.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
