Selama ini banyak komponen yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi dibebankan kepada jamaah,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan mendesak pemerintah untuk tidak membebankan semua komponen haji kepada jamaah, terutama yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan calon jamaah haji.
"Selama ini banyak komponen yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi dibebankan kepada jamaah," kata Saleh melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.
Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan komponen yang seharusnya dibiayai oleh APBN antara lain tata kelola asrama haji, peningkatan mutu layanan dalam negeri, peningkatan mutu layanan luar negeri, honor petugas dan lain-lain.
"Karena itu, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Panja BPIH mendesak pemerintah untuk menggunakan dana APBN dalam setiap pembiayaan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan calon jamaah haji," tuturnya.
Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Panja BPIH Kementerian Agama sedang membahas rincian BPIH 2016. Pembahasan BPIH sengaja dilaksanakan lebih awal agar pemerintah memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan keperluan calon jamaah haji.
Selain penggunaan APBN, Panja BPIH Komisi VIII juga mengusulkan pengurangan biaya penerbangan menyusul penurunan harga minyak dunia.
Bila semua hal itu bisa disepakati, Saleh berharap pembahasan BPIH 2016 bisa segera selesai sehingga pemerintah dapat menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan visa.
"Keterlambatan pembuatan visa seperti yang terjadi tahun sebelumnya tentu tidak bisa ditoleransi lagi," ujarnya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
