"Sebaiknya pimpinan panitia ditunjuk sesuai tupoksi pembidangan yang menangani urusan organisasi," katanya di Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan, Waketum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar adalah orang tang tepat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC.
Menurut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia.
"Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjend yg ada dalam DPP PG Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ujarnya.
Doli mengakui sebagian besar peserta Rapat Harian DPP Partai Golkar keberatan atas usulan, Nurdin Halid sebagai Ketua SC. Menurut dia, semua keputusan Rapat Harian akan dibahas kembali dan diputuskan pada Rapat Pleno pada Rabu (24/2) sore termasuk terkait posisi SC.
"Panitia dibentuk oleh DPP untuk menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan Munas dan bertanggung jawab kepada DPP," katanya.
Karena itu dia menilai perlu dipertegas dan dirinci mekanisme proses pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu dengan mengakifkan Rapat Pleno yg akan menjadi tempat panitia melaporkan kerjanya, kemudian dikritisi, dan diputuskan sbg keputusan organisasi/DPP.
Hal itu menurut dia, akan mengurangi distorsi atau penyalahan kewenangan dari individu-individu atau kolektif panitia.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
