"Hal ini perlu dilakukan seiring meningkatnya aktivitas ekspor-impor. Jadi fungsi kontrol lembaga surveyor harus ditingkatkan baik intensitas maupun kualitasnya," ujar Refrizal di Jakarta, Selasa.
Peningkatan peran pengawasan lembaga surveyor harus dilakukan agar barang-barang yang beredar baik impor maupun ekspor terjaga kualitasnya. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan masyarakat sebagai konsumen maupun produsen.
Ia menegaskan, barang-barang produk nasional yang diimpor harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan kualitas kontrol yang ketat. Di sisi lain barang-barang yang berasal dari impor pun kualitasnya harus baik.
"Jangan sampai barang-barang yang masuk ke dalam negeri itu seperti sampah, itu sangat merugikan konsumen," tambah dia.
Disinggung mengenai lembaga mana yang harus diberikan otoritas, Refrizal menegaskan harus tetap diberikan kepada lembaga surveyor pemerintah yang sudah ada selama ini. Sebab, lembaga tersebut sudah memiliki pengakuan internasional. Ia tak setuju jika diberikan kepada lembaga surveyor swasta.
"Harus ketat pengaturan tentang sertifikasi lembaga yang bisa melakukan pendataan ekspor-impor, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak," jelas dia.
Ketua jurusan Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin, Dr Darwis MA, yang dihubungi terpisah di Makassar, Sulsel, mengingatkan pemerintah agar sangat ketat memberikan persyaratan kepada lembaga survei.
"Setiap lembaga survei atau verifikasi harus mengantongi sertifikasi internasional manajemen mutu 17020 yg memperkuat kompetensi lembaga survei," kata Darwis.
Pewarta: -
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
