"Impor garam yang dilakukan pemerintah tidak boleh tidak memang harus dilakukan karena produksi garam nasional tidak bisa mencukupi kebutuhan garam, baik garam konsumsi maupun industri," kata Kholilurrahman kepada Antara per telepon di Pamekasan, Selasa.
Namun, katanya, impor yang dilakukan pemerintah harus melalui perencanaan yang matang terkait pengembangan produksi garam nasional, sehingga produksi garam nasional dari tahun ke tahun akan semakin baik dan bisa memenuhi kebutuhan garam.
Pemerintah, katanya, boleh menjadikan impor garam sebagai acuan utama pemenuhan kebutuhan garam nasional. Akan tetapi impor garam harus dianggap sebagai jalan pintas sesaat untuk pemenuhan kebutuhan garam.
"Pementah harus tetap menjadikan produksi garam nasional sebagai acuan utama," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Mantan Bupati Pamekasan ini menjelaskan untuk menjaga agar tidak terjadi kelebihan impor garam, maka pemerintah perlu melakukan pendataan yang jelas hasil produksi garam rakyat yang jelas dan terukur, terutama produksi garam di Pulau Garam Madura.
Kholil menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional 80 persen dipasok dari Jawa Timur, dan sekitar 60 persen diantara hasil produksi garam di Jatim itu dari Pulau Madura.
"Pemerintah tentu harus bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang pesisirnya terpanjang kedua setelah kanada. Tentu syarat utama harus terjalin sinergitas antarkementerian terkait," katanya.
Anggota DPR RI yang juga pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda, Panempan, Pamekasan ini juga meminta agar Menteri Koordinator Kabinet Jokowi bisa menjalankan tugas dengan maksimal, mengoordinasi kementerian terkait.
"Sementara ini kita melihat antarkementerian saling lempar tanggung jawab dengan tupoksi yang kadang tumpang tindih. Selama kinerja kementerian dibawah koordinasi Menko seperti itu sulit kita harapkan perbaikan kondisi garam nasional," katanya.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
