Surabaya (ANTARA News) - Ketua MPR RI Dr HM Hidayat Nurwahid MA tidak mempersoalkan bila lembaga tertinggi negara yang dipimpinnya dipangkas digabung dengan DPR dan DPD sesuai usulan pemerintah untuk memperkuat sistem bikameral. "Masalahnya itu bukan soal penggabungan kepemimpinan MPR ke dalam DPR dan DPD, tapi UUD kita belum mengacu pada sistem bikameral, sehingga UUD perlu diamandemen terlebih dulu," ujarnya di Surabaya, Kamis. Saat berbicara pada Tabligh Akbar dalam rangkaian Milad Nasional ke-43 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), ia menyetujui MPR digabung dengan DPR/DPD (ditiadakan) bila di masa mendatang memang tidak ada penambahan tugas MPR. "Saya usulkan digabung saja kalau memang tak ada penambahan tugas MPR di masa mendatang agar anggaran negara dapat lebih effisien," tegasnya. Namun, kata mantan Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hal tersebut tetap harus dilakukan dengan mengubah (amandemen) UUD, sebab UUD yang ada memang belum bersistem bikameral. "Jadi, usulan itu harus ada cantolan konstitusi-nya. Kalau tidak begitu ya tidak kuat," ujar politisi kelahiran Klaten, Jateng pada 8 April 1960 tersebut. Perubahan konstitusi itu, katanya, merupakan perubahan susunan dan kedudukan (susduk) DPR dan DPD yang sifatnya mengarah kepada sistem bikameral (dua kamar). "Karena itu, DPD perlu diberi kewenangan untuk membuat UU seperti halnya kewenangan DPR. Sistem bikameral memang harus memberi kewenangan pada keduanya membuat UU, kemudian keanggotaan MPR bukan lagi terdiri atas DPR dan DPD," ucapnya. Menurut dia, rencana perubahan susduk atau amandeman UUD itu tampaknya akan disetujui, karena hampir semua partai setuju dengan amandemen. "Perbedaannya hanya soal waktu amandemen itu, tapi saya kira amandemen UUD akan terjadi pada periode mendatang yakni 2009-2014," ucapnya. Dalam orasinya di hadapan sekitar 1.500 aktivis IMM se-Indonesia, Hidayat Nurwahid mengharapkan aktivis IMM untuk menghadirkan masyarakat madani. "Masyarakat madani itu bukan menakutkan atau teroris, bukan ahli menyontek, dan bukan hanya bisa menyalahkan, tapi masyarakat yang ramah, inovatif, dan selalu menyodorkan solusi," tukasnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007