"Ada dua kapal yang akan diperbantukan untuk pengawasan wilayah kita yakni kapal bernama KM. Orka dan KM.Hiu," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.
Hal ini disampaikannya ketika menjawab peran dari pemerintah Provinsi dalam membantu menjaga keamanan laut khususnya dalam bidang penangkapan ikan secara ilegal dan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing.
Ia menjelaskan kedatangan KM. Orka sepanjang 67 meter milik KKP tersebut nantinya akan beroperasi di wilayah 573 termasuk di wilayah NTT, mengingat NTT saat ini menjadi target dari pencurian ikan.
Sementara itu KM.Hiu yang panjangnya mencapai 42 meter nantinya akan diserahkan kepada DKP NTT untuk operasi pengawasan di NTT.
"Untuk BBM akan dibagi dua, setengah dari KKP dan setengahnya lagi dari DKP provinsi. Tetapi untuk tahun 2016 ini semuanya akan diatur oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Dengan adanya kedua kapal tersebut, lanjutnya pengawasan laut tidak hanya dilakukan oleh Kapal-kapal perang TNI-AL karena kehadiran kapal itu dapat membantu pengawasan laut NTT.
Menanggapi hal tersebut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang Maxi Ndun menyampaikan rasa bersyukurnya karena pemerintah pusat mendengarkan permintaan sejumlah nelayan di NTT.
Sebab selama ini, nelayan-nelayan di NTT sendiri mengharapkan agar DKP menunjukkan keseriusaan untuk bersama nelayan Kupang memberantas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.
"Sebab hal itu berakibat pada pendapatan nelayan yang berkurang. Kita harap agar salah satu kapal itu bisa menjadi milik kita agar nantinya bisa digunakan untuk operasi bersama nelayan," tambahnya.
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
