Duta Besar Fiji untuk PBB Peter Thomson menang tipis dengan perolehan 94 suara, mengungguli Duta Besar Siprus Andreas Mavroyiannis, yang mendapatkan 90 suara.
Meski kedudukan presiden dianggap seremonial belaka, jabatan itu dinilai menempati tataran tinggi serta memiliki fungsi penting.
Lazimnya, pemilihan itu hanya mengusung calon tunggal sehingga jabatan presiden akan dipilih lewat musyawarah mufakat daripada pemungutan suara.
Seusai pemilihan, Thomson berjanji terus meningkatkan keterbukaan di Majelis Umum PBB, terlebih setelah pendahulunya dalam masa bakti 2013-2014 dituduh pemerintah AS menerima suap 1,3 juta dolar AS dari pengusaha asal China.
Thomson akan mengawasi proses pencarian calon sekretaris jenderal pengganti Ban Ki-moon dari Korea Selatan yang akan mengakhiri dua kali masa lima tahun jabatannya pada akhir 2016 mendatang.
Presiden Majelis Umum sebelumnya yang membawahi 193 negara, Mogens Lykketoft dari Denmark telah berupaya menjadikan proses seleksi ketua PBB lebih transparan, yaitu dengan mengadopsi gaya pertemuan publik (town hall) sehingga memungkinkan ada uji kelayakan kandidat secara terbuka.
Jabatan sekretaris jenderal akan dicalonkan oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, kemudian dikukuhkan Majelis Umum. Tahapan seleksi lazimnya cukup tertutup sehingga sulit bagi negara di luar anggota DK-PBB mendapatkan informasi tentang kandidat yang diusung.
"Saya akan meneruskan warisan baik pimpinan sebelumnya. Kita tentunya cukup menderita atas kejadian yang menimpa presiden sebelum ini," kata Thomson merujuk pada Mantan Presiden Majelis Umum John Ashe.
"Akan tetapi, hal ini tidak berarti mampu menodai citra PBB," katanya.
Ashe, mantan dubes PBB dari Antigua dan Barbuda, adalah satu dari tujuh yang didakwa memiliki hubungan dengan penyuapan sejak Oktober, kata keterangan pengadilan pada bulan lalu, dengan menambahkan bahwa pihak itu tengah menjalani sidang pembelaan.
Pada awal tahun ini, pasukan khusus PBB merekomendasikan adanya aturan etis baru dan laporan keuangan yang terbuka untuk lingkungan kepresidenan majelis umum, khususnya terkait dengan kasus penyuapan tempo lalu.
Thomson juga menyatakan isu perubahan iklim akan menjadi agenda prioritas, mengingat dirinya mewakili seluruh penghuni kepulauan kecil yang tengah menghadapi risiko naiknya tinggi permukaan laut karena dampak pemanasan global.
(KR-GNT)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
