Surabaya (ANTARA News) - Wakil Ketua Pansus Lumpur DPRD Jatim yang juga Sekretaris Pansus Semburan Lumpur Lapindo, Muhammad Mirdasy, Kamis petang, tampak keluar dari ruang sidang atau "Walk Out" (WO) sebelum berakhirnya rapat yang dihadiri Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro itu. "Itu karena forum sangat formalistik, bukan sebuah raker yang memutuskan sesuatu secara bersama-sama. Jadi, Ketua Pansus membacakan tuntutan, lalu ditanggapi Menteri ESDM yang sifatnya lebih banyak berbicara sebagai Timnas Lumpur dan bukan sebagaimana layaknya utusan presiden," ujarnya. Apalagi, katanya, Menteri ESDM juga menegaskan bahwa sudah banyak yang dilakukan Timnas, sedangkan problem yang disampaikan warga akan diteruskan ke Bakornas, karena terkait dengan bencana alam yang akan disamakan dengan warga dari tempat lain yang mengalami bencana alam. "Kalau seperti itu, tentu tidak dikehendaki korban lumpur Lapindo," ungkap politisi yang rumahnya di Porong juga terkena dampak luapan lumpur panas itu. Dalam tanggapannya, ujarnya, Menteri ESDM juga menyatakan perlunya peta yang "fix" sampai batas mana yang harus dibiayai pemerintah pusat dengan batasan mereka yang terkena luapan lumpur, baik pra maupun pascaledakan pipa, baik yang terkena dulu maupun yang akan datang. "Saya melihat banyak hal yang belum jelas dan `clear`, sehingga saya berharap ada pertemuan lanjutan, karena saya tak puas. Saya khawatir Pansus akan mencederai masyarakat korban lumpur, karena pemerintah mau memenuhi `cash and carry` dengan batasan yang seperti tadi," paparnya. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya melihat satu-satunya cara adalah menyampaikan tuntutan warga korban lumpur kepada presiden dan bukan di dalam forum yang tidak maksimal seperti forum yang dihadiri Menteri ESDM, LH dan Menteri PU ini. Wartawan ANTARA dari Gedung Negara Grahadi Surabaya yang menjadi lokasi pertemuan melaporkan, pertemuan yang dimulai pukul 15.50 WIB itu, hingga pukul 17.30 WIB belum ada tanda-tanda forum yang tertutup bagi kalangan jurnalis tersebut akan berakhir. Pertemuan itu dihadiri menteri ESDM, Menteri LH, Menteri PU yang menyusul datang kemudian, Gubernur Jatim, Pansus DPRD Jatim serta perwakilan warga korban lumpur terdiri atas 11 orang, lima dari Perum TAS I, dua Renokenongo, dua Kali Tengah dan dua dari Kedungbendo. Sementara di luar, unjukrasa warga korban masih berlangsung. Mereka bernyanyi dan berjoget diiringi musik dangdut menggunakan pengeras suara. Di depan mereka, puluhan polisi dan personel Satpol PP dilengkapi mobil "water canon" dan mobil PMK tampak menghadang.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007