Jakarta (ANTARA News) - Rapim DPR di Gedung DPR/MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa siang akhirnya memutuskan membatalkan pengadaan 550 laptop senilai Rp12 miliar. Rapim dipimpin Ketua DPR Agung Laksono diikuti para Wakil Ketua DPR, yaitu Muhaimin Iskandar, Soetardjo Soerjogoeritno dan Zaenal maarif. Rapim juga diikuti Sekjen DPR Faisal Djamal. Agung mengemukakan, pimpinan DPR menganggap pengadaan laptop tidak tepat bila dikaitkan dengan upaya peningatan kinerja anggota DPR. Mengenai anggaran dari APBN 2007 yang telah dialokasikan untuk pengadaan laptop senilai Rp12 miliar, Faisal Djamal mengemukakan akan dikembalikan ke Departemen Keuangan. Namun nilainya berkurang karena pihaknya telah memulai proses tender dengan memasang iklan dberbagai media cetak. Semestinya keputusan proses lelang pengadaan laptop itu akan dilaksanakan pada Rabu (28/3). Pimpinan DPR mendadak mengadakan rapat darurat di Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan Jakarta, Selasa siang untuk menyikapi kontroversi pengadaan laptop untuk 550 anggota DPR . "Rapim untuk menyikapi persoalan ini," kata Wakil Ketua DPR Zaenal Ma`arif. Dia menganggap persoalan laptop ini sangat penting sehingga pimpinan DPR harus membahasnya dalam Rapim darurat. Zaenal telah menerima surat penolakan laptop dari Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Fraksi PDIP DPR secara resmi menolak rencana pengadaan laptop bagi anggota DPR dan penolakan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekjen DPP PDP Pramono Anung kepada Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif. Saat menyerahkan surat berisi penolakan pemberian laptop, Pramono didampingi sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR, antara lain Arya Bima, Afridel Jinu, Gayus Lumbun dan Hasto Kristanto. PDIP secara tegas akan menjatuhkan sanksi kepada anggota Fraksi PDIP DPR yang menerima laptop. "Sanksi akan kita berikan secara tegas kepada teman-teman di Fraksi PDIP DPR yang menerima laptop," kata Pramono Agung seusai menyerahkan surat penolakan pengadaan laptop kepada Zaenal Maarif. Pengadaan 550 laptop bagi anggota DPR menuai kontroversi dari sejumlah pihak, meskipun DPR secara resmi telah memutuskan dalam Rapat paripurna DPR tentang APBN 2007 pada Oktober 2006, untuk pengadaan laptop senilai Rp21 juta/buah itu, biaya APBN yang harus dikeluarkan Rp12 miliar.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007