Jakarta (ANTARA News) - Pembatalan 11 pinjaman luar negeri pada berbagai departemen yang nilainya mencapai 370 juta dolar AS, kini masih dalam proses negosiasi mengenai penentuan penalti (cancellation fee) atas pembatalan itu. "(Cancellation fee-red) Itu yang masih kita bicarakan. Tapi kalau ADB sudah berkomitmen tidak akan minta fee apa pun," kata Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzeta setelah pelantikan empat pejabat eselon I Bappenas di Jakarta, Rabu. Menurut Paskah, pihaknya berupaya agar usulan pembatalan atas 11 pinjaman itu dapat diterima tanpa adanya penalti apa pun, mengingat proyek tersebut telah selesai atau berjalan lambat sehingga efisiensi anggaran pemerintah dapat dicapai. Bappenas pada Februari lalu telah mengusulkan kepada DPR untuk pembatalan pinjaman luar negeri senilai 370 juta dolar AS pada berbagai departemen. "Proyek-proyek tersebut dibiayai pinjaman yang dibuat pada 2000-2006," kata Paskah saat itu. Sementara dalam pelantikan pejabat eselon I Bappenas, Paskah melantik empat pejabat untuk menduduki jabatan selama ini sempat lowong. Keempat pejabat tersebut adalah Umiyatun Hayati Triastuti, yang sebelumnya adalah Direktur Transportasi, dilantik menjadi Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Dedy Supriadi Priatna, sebelumnya Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, dilantik menjadi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian Lukita Dinarsyah Tuwo yang sebelumnya Plt. Deputi bidang Pendanaan Pembangunan, dilantik menjadi Deputi bidang Pendanaan Pembangunan, dan Bemby Uripto, sebelumnya pejabat fungsional perencana, dilantik menjadi Staf Ali bidang Pemantauan Pembangunan. Paskah menyampaikan, pergantian pejabat struktural itu dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi antar unit kerja, dan dengan para pemangku kepentingan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Daftar proyek-proyek yang dibiayai oleh 11 pinjaman yang dalam proses pembatalan: 1. Desentralisasi kesehatan (Depkes) dibiayai ADB senilai US$ 4,9 juta. 2. Kesehatan provinsi (Depkes) dibiayai Bank Dunia senilai US$ 32 juta. 3. Pengembangan kemampuan, profesional dan teknikal (Diknas) dibiayai ADB US$ 14,3 juta. 4. Manajemen terintegrasi (Deptan) dibiayai ADB US$ 3 juta. 5. Pengembangan ekspor UKM (Depkeu) dibiayai ADB US$ 72,83 juta. 6. Manajemen sumber daya pantai dan laut (DKP) dibiayai ADB US$ 4,1 juta. 7. Pengontrol banjir Jawa bagian Selatan (Dep PU) dibiayai ADB US$ 3,5 juta. 8. Pengontrol banjir sungai Ciliwung-Cisadane (Dep PU) dibiayai Jepang US$ 143,62 juta. 9. Pembuatan kapal pencegah bencana laut (Dephub) dibiayai Jepang US$ 19,35 juta. 10. Pengembangan sekolah rating (Dephub) dibiayai Jepang US$ 43,99 juta. 11. Tenaga listrik tenaga diesel (PT PLN) dibiayai Denmark US$ 28,34 juta. (*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007