Saat ini belum ada regulasi. Harus ada peningkatan kepabeanan yang jelas dari pemerintah soal perdagangan ekspor-impor yang menggunakan pelabuhan darat,"
Pontianak (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI, Michael Jeno mengingatkan pemerintah agar segera membangun "dry port" atau pelabuhan darat di perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

"Saat ini belum ada regulasi. Harus ada peningkatan kepabeanan yang jelas dari pemerintah soal perdagangan ekspor-impor yang menggunakan pelabuhan darat," ujar Michael Jeno, saat dialog antara Komisi XI DPR dengan pemerintah provinsi Kalbar di Pontianak, Senin.

Dia menilai, pemberlakuan perdagangan umum ekspor impor antar-negara di perbatasan Kalbar-Sarawak sudah seharusnya dilakukan. Pasalnya banyak komoditas Kalbar yang bisa langsung diekspor melalui pintu perbatasan.

"Kita bisa memanfaatkan Pelabuhan Kuching melalui dry port. Ini akan membuang banyak cost logistik, dan lebih efisien ketimbang mengekspor melalui pelabuhan lain," kata dia.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia (AP3I), Raden Thalib, memprotes terhadap rencana pemindahan Dry Port Entikong.

Dia mengatakan, dalam pertemuan dengan Dirjen Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, pihaknya sudah mengatakan ingin pemerintah berkomitmen tentang rencana yang sudah dibuat dan didengung-dengungkan sejak bertahun-tahun lalu.

"Sebelum perdagangan luar negeri via Entikong ditutup pada Mei tahun lalu, aktivitas bongkar muat di Tebedu Inland Port, pelabuhan daratnya Sarawak, sangat marak. Sejak perdagangan luar negeri secara normal ditutup, otoritas di Entikong dan Tebedu hanya melayani perdagangan dari para pemegang Kartu Identitas Lintas Batas. Pemerintah beralasan, Entikong belum layak digunakan sebagai gerbang ekspor-impor," kata dia.

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kalbar dan satu di antara agendanya adalah melakukan diskusi bersama mitra kerja yakni Bank Indonesia Kalbar, OJK Kalbar, Perbankan dan sejumlah pihak lainnya.

"Agenda kita ada beberapa di antaranya sudah bertemu Gubernur Kalbar, saat ini bertemu dengan yang berkaitan industri keuangan dan besok ke Bea Cukai," ujar Michael Jeno, saat ditemui.

Jeno mengatakan sejumlah isu yang dibahas dalam kunjungan kerja yakni di antaranya soal penyerapan anggaran, perbatasan, perbankan dan isu ekonomi lainnya.

Pewarta: Dedi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016