"Saya sangat mendukung kebijakan tersebut karena dapat mengurangi beban anak. Jika di sekolah pelajaran sudah cukup maka PR akademik tidak perlu lagi," ujar Deisti usai penyerahan 17 sapi kurban oleh Ikatan Istri Pengurus Golkar (IIPG) kepada 13 komunitas di Jakarta, Kamis.
Apalagi, lanjut dia, jika sekolah tersebut berlangsung dari pagi hingga sore maka PR akademik tidak diperlukan lagi. Waktu luang bisa dimanfaatkan anak dengan bermain, istirahat, dan sejumlah kegiatan nonakademik seperti olahraga dan kesenian.
"Kasihan anak-anak sekarang, mereka sibuk dengan kegiatan akademik. Akibatnya kecerdasan emosionalnya kurang, padahal harus seimbang antara kecerdasan akademik dan emosional," katanya.
Dia membandingkan dengan aktivitas sekolah pada zaman dulu, yang mana anak-anak lebih menikmati belajar di sekolah karena merasa tidak ada beban.
Sekolah, lanjut dia, harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Makanya Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara menyebut sekolah tersebut sebagai taman.
"Oleh karena itu, kami mendukung kebijakan Bupati Purwakarta tersebut," lanjut dia.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan sebenarnya pemberian PR akademik tidak apa-apa asalkan tidak membebani anak.
"Yang penting anak jangan dibebani dengan adanya PR akademik tersebut," harap Unifah.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 421.7/2016/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Pelarangan Karya Wisata, berlaku sejak 5 September 2016.
Melalui surat edaran tersebut, pekerjaan rumah akademik harus diganti dengan pengajaran yang bersifat kreatif dan produktif, disesuaikan minat dan bakat anak didik.
(T.I025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
