Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim pelaksana Evaluasi Penyelegaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryass Rasyid, yakin tim yang dipimpinya mampu melaksanakan tigas dan tidak akan menemui hambatan berarti dalam investigasi di kampus IPDN. "Saya optimis itu bisa dilakukan, karena itu semua buatan manusia. Tidak ada yang sulit apalagi pimpinan negara sudah beri rekomendasi untuk lakukan perubahan. Jadi saya tidak khawatir, saya sangat optimis ini bisa dilakukan," katanya, usai pertemuan pertama Tim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Jumat. Menurut Ryass, semua keputusan terhadap IPDN ada di tangan presiden, apakah mau ditutup, diteruskan atau diubah. Karena itu, lanjut dia, jika ada pihak IPDN yang tidak setuju atau menghambat kerja tim bisa dikeluarkan. "Jadi tidak masalah," katanya. Tim evaluasi berencana langsung meninjau kampus IPDN di Jatinangor Sumedang, Senin. Tim akan berada di sana selama dua hingga tiga hari guan "memotret" hingga detail untuk mengetahui akar permasalahan di IPDN. "Kita berharap pihak IPDN bersikap teebuka menjelaskan segala sesuatunya. Saya tahu akan ada hambatan psikologis, tetapi dengan dukungan Mendagri saya yakin keterbukaan dan komunikasi bisa dibangun," katanya. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangen mengatakan, Presiden telah memerintahkan Mendagri ad Interim agar semua akses yang diperlukan Tim evaluasi dibuka. "Presiden minta semua akses dibuka, intinya agar tim bisa lakukan evaluasi secara komprehensif," ujarnya. Ryaas mengatakan, sesuai arahan presiden tim akan bekerja untuk melakukan studi yang komprehensif untuk perubahan yang fundamental terhadap sistem ppendidikan di IPDN. Presiden, katanya, berharap ada satu desain baru tentang sistem pendidikan yang menyangkut kurikulum manajemen, dan hubungan kemahasiswaan. "Ini adalah bagian yang harus kita potret, kita lihat dimana persoalan dan kelemahannya. Istilah presiden, kita akan identifikasi akar persoalannya supaya bisa rumuskan solusi atau pilihan solusi bagi IPDN," kata Ryaas. Kepala Negara, kata ia, secarta eksplisit juga meminta agar semua potensi kekerasan di IPDN diakhiri dan harus dijamin tidak ada kekerasan lagi di sana. "Istilah beliau (presiden-red) semua yang berbau, bersifat atau terkait karakter militer harus dihapuskan," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007