Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk membongkar pasang kabinet dengan mengganti sejumlah menteri secara bergilir dengan calon-calon yang diajukan. "Kita banyak menerima titipan, CV dan SMS untuk pergantian menteri dengan konsep giliran atau gantian. Saya nilai hal seperti ini tidak kena, tidak demikian konsep 'reshuffle', karena harus sesuai kebutuhan," kata Yudhoyono, dalam jumpa pers di kebun durian 'Warso Farm' di Cipaku, Bogor, Jabar, Minggu. Presiden menegaskan permintaan sejumlah pihak dan parpol untuk merombak kabinet dengan konsep bergiliran itu adalah keliru, karena pemerintahan telah memiliki program yang memerlukan kesinambungan atau kontinuitas kabinet. "Kalau konsepnya bongkar pasang, tentu akan menganggu kabinet," katanya. Kepala Negara juga meminta berbagai pihak dan parpol agar mengerti prinsip dan sikap yang dipegangnya tentang 'reshuffle', yang dilakukan demi kebaikan pemerintahan negeri ini. Namun demikian, Yudhoyono mengemukakan jika dirinya melakukan reshuffle kabinet, itu diputuskan untuk meningkatkan kekompakan, sinergi, dan kerja sama kabinet, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja pemerintahan. "Saya ingin semua menteri memahami jika terjadi 'reshuffle', itu adalah untuk kepentingan yang lebih besar dan bukan kepentingan pribadi," tambahnya. Ketika ditanya, apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat, Presiden menjelaskan dirinya tidak akan pernah bilang apakah 'reshuffle'akan dilakuan dalam waktu dekat dan kembali mengulangi jika ada `reshuffle`, hal itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kabinet. Tentang kemungkinan dilakukan `reshuffle`, Presiden menjelaskan bisa saja seorang menteri tidak dapat melanjutkan jabatannya karena kapabilitasnya, tidak memiliki kemampuan kerja sama yang baik, tetapi orang yang tepat tidak berada dalam posisi yang tepat. Ditambahkannya dalam melakukan perombakan kabinet dirinya akan melakukan pembicaraan dengan partai politik, terutama jika menteri yang akan diganti berasal dari salah satu partai politik. "Saya juga akan mengkonsultasikannya dengan Wakil Presiden, meski nantinya tetap saya yang akan menentukan," ujar Yudhoyono. (*)

Copyright © ANTARA 2007