"Kami menyiagakan sebanyak 576 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar hari ini," kata Wakapolres Jember Komisaris Polisi Edo Setyo Kentriko di Mapolres Jember, Jumat.
Menurut dia, ratusan personel yang mengamankan unjuk rasa tersebut berasal dari unsur Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Jember.
"Kami mengimbau agar perwakilan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi mereka hendaknya melaksanakan kegiatannya dengan tertib dan tidak mengganggu aktivitas warga lainnya," katanya.
Ia mengimbau para pengunjuk rasa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas selama melakukan konvoi ke sejumlah ruas jalan protokol di Kabupaten Jember dan tidak bertindak yang meresahkan masyarakat atau pengguna jalan lainnya.
"Mereka harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas selama di jalan raya dan diimbau tidak membuat keresahan hingga menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu," ujarnya.
Eko menjelaskan pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian akan bersifat humanis sesuai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, sehingga anggota polisi yang bertugas dilarang membawa senjata api.
"Kami akan melakukan tindakan persuasif untuk melakukan pengamanan, namun kami juga tetap bersikap tegas, apabila para pengunjuk rasa tersebut berupaya melakukan pelanggaran hukum dan ketertiban," katanya.
Ia mengatakan kasus yang dituntut para pendemo sudah menjadi sorotan banyak pihak tersebut sebenarnya telah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan sekelompok orang yang mengatasnamakan Masyarakat Islam Jember berencana menggelar unjuk rasa pada Jumat ini dan aksi tersebut terkait penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember Timur membantah kabar yang menyebutkan organisasi mahasiswa tersebut ikut dalam aksi yang digelar organisasi kemasyarakatan (ormas) pada 4 November 2016.
"Kami ingin menyampaikan bahwa pencantuman nama lembaga kami dalam kegiatan aksi itu tidak benar. PMII Jember tidak pernah mendapatkan konfirmasi atau permohonan izin penggunaan nama lembaga di dalam rencana aksi itu," kata Ketua Bidang Gerakan Pengurus Cabang PMII Jember Muhammad Abdurrasodik.
Melalui pesan berantai dengan aplikasi whatsap, lanjut dia, nama PMII Jember disebutkan dalam daftar ormas yang akan menggelar aksi mengecam petahana Calon Gubernur DKI Jakarta sudah menyebar di media sosial, sehingga lembaganya perlu melakukan klarifikasi.
"Pencatutan nama ini juga dilakukan bagi rencana aksi yang akan digelar di Jakarta maupun aksi solidaritas yang akan dilaksanakan di Jember," ujarnya.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
