"Pembentukan Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI untuk mencermati, mengawal dan menganalisis tiap perkembangan politik dan hukum yang terjadi di masyarakat termasuk Gerakan Bela Islam Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia," kata Koordinator Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI, Ahmad Doli Kurnia di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jakarta, Jumat.
Doli mengatakan, organisasi tersebut telah membentuk tim hukum dan sudah ada 400 orang mendaftar untuk mengadvokasi kader HMI atau siapapun yang terkena tindakan kesewenang-wenangan aparat.
Dia mengatakan, pihaknya ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak agar masalah bangsa dapat diselesaikan.
Presidium KAHMI, MS Kaban mengatakan terbentuknya Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI itu tidak luput dari respon atas implikaai yang terjadi setelah aksi demo pada Jumat (4/11).
Dia mengatakan, Kesatuan Aksi itu melihat dan menilai bahwa dalam merespons aspirasi masyarakat muslim yang ingin mengawal proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama agar berjalan adil.
"Aksi 4 November yang dihadiri seluruh komponen umat Islam berlangsung damai dan insiden pada sore hari ada beberapa catatan sehingga DPR perlu merespon apa yang menjadi keinginan publik," ujarnya.
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa proses hukum berjalan secara transparan sehingga menjadi perhatian masyarakat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
