Kejaksaan mengatakan bahwa kesepakatan yang ditandatangani mantan menkes Petar Moskov telah terbukti tidak menguntungkan Bulgaria dan membuat pasien kehilangan kepercayaan mereka terhadap Kementerian Kesehatan.
Moskov menyatakan dirinya tidak bersalah.
Menurut perjanjian yang ditandatangani tahun lalu itu, Turki menyumbangkan 100.000 dosis Pentaxim, suatu vaksin kombinasi untuk bayi, serta 100.000 dosis vaksin hepatitis Euvax kepada Bulgaria untuk membantu negara itu memenuhi jadwal program imunisasi anak.
Sebagai imbalannya, Bulgaria harus memberikan pasokan lima juta dosis vaksin, sebagian besar antituberkulosis, kepada Turki.
Vaksin Euvax ternyata tidak bisa digunakan karena tidak diizinkan oleh Uni Eropa namun Kementerian Kesehatan Bulgaria tetap harus membayar pajak dan biaya pengiriman senilai 323.000 lev (Rp1,6 miliar).
Moskov juga dituding menyalahi kewenangannya dengan meminta sebuah perusahaan farmasi pembuat vaksin untuk menyumbangkan vaksin ke Turki, agar negara tidak perlu membayar biaya produksi sebesar 413.370 lev.
Moskov mengatakan kepada para wartawan bahwa kesepakatan itu dibuat untuk menjaga program imunisasi tetap berjalan sesuai jadwal pada saat Bulgaria mengalami kekurangan vaksin yang diperlukan.
Menurutnya, kejaksaan tidak mempertimbangkan bahwa biaya pengadaan vaksin yang disumbangkan ke Turki adalah 400.000 lev sementara vaksin yang diterima Bulgaria senilai dengan 4 juta lev.
Wakil Moskov, Adam Persenski, juga didakwa atas kesepakatan soal vaksin tersebut. Persenski belum dapat dimintai komentar.
Pekan lalu, parlemen Bulgaria menyetujui pengunduran diri Moskov bersama seluruh kabinet pemerintahan tengah-kanan pimpinan Perdana Menteri Boiko Borisov.
Pengunduran diri tersebut berpeluang menciptakan ketidakpastian politik serta membuat pemilihan umum diselenggarakan secara dini pada awal 2017.
Borisov memutuskan mundur setelah kandidat dari partai GERB-nya yang berhaluan tengah-kanan dikalahkan pada pemilihan presiden oleh seorang pemula di bidang politik, yang didukung oleh kalangan Sosialis oposisi.
Tiga mantan menteri energi Bulgaria pekan lalu juga didakwa melakukan kesalahan manajemen yang merugikan negara dalam jumlah besar terkait kasus pembangkit nuklir Belene.
Kasus mereka belum diajukan ke pengadilan dan ketiganya menyatakan tidak melakukan kesalahan. Demikian laporan Reuters.
(Uu.T008)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
