"Kami berharap pemerintah daerah tidak menerapkan eksploitasi laut jangka pendek dan tidak memberikan izin penambangan lepas pantai secara besar-besaran," kata Sekretaris BKIPM Kelautan dan Perikanan RI, Septiama di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan, eksploitasi laut jangka panjang melalui pengembangan budidaya ikan keramba jaring apung "offshore" guna mewujudkan visi misi tiga pilar yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu berdaulat, berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Kami berharap pemerintah daerah memanfaatkan laut untuk budidaya seperti dikembangkan Taiwan, Swiss dan Norwegia yakni budidaya secara offshore," ujarnya.
Ia mengatakan budidaya ikan secara offshore di lepas pantai ini sangat potensial dikembangkan, karena tidak memerlukan investasi besar tetapi hasilnya luar biasa untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan tradisional.
"Norwegia bisa hidup dengan mengembangkan budidaya ikan offshore secara terkontrol," ujarnya.
Menurut dia komoditas kelautan yang dulunya menjadi unggulan dan banyak diproduksi oleh Indonesia dan sekarang kita impor, karena pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak berkelanjutan.
"Dulu ikan mayong dan kepiting banyak sekali, namun sekarang susah mencarinya. Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah tidak mengeksploitasi laut jangka pendek tetapi jangka panjang," ujarnya.
(T.A065/R014)
Pewarta: Aprionis
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
