Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar memecat anggota Korps Marinir TNI AL yang menembak warga Pasuruan dari dinas militer dan membawanya ke meja pengadilan. "Pihak aparat bersenjata, dalam hal ini oknum marinir, harus dicopot dari dinas dan dihukum," kata Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, di Jakarta, Kamis. Hasyim mengemukakan hal itu menanggapi peristiwa bentrokan antara warga Grati, Pasuruan, Jawa Timur, dan anggota marinir yang menyebabkan empat warga tewas diterjang peluru, Rabu (30/5). "Berkali-kali rakyat menjadi korban dari peluru yang dibeli dengan uang rakyat," kata mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu dengan nada prihatin. Terkait pernyataan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayjen (Mar) Syafzen Noerdin bahwa penembakan yang dilakukan anggotanya dalam rangka membela diri, Hasyim menyatakan sulit menerima. "Alasan masyarakat menyerang dulu rasanya sulit diterima. Bagaimana mungkin rakyat menyerang pasukan bersenjata?" kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, tersebut. Menurut Hasyim, dengan kasus Pasuruan itu, sekali lagi TNI mencoreng mukanya sendiri. Hasyim juga mendesak TNI AL menyantuni keluarga korban dan anak-anak yang menjadi yatim. Sebelumnya, kepada wartawan di markas Pasukan Marinir (Pasmar) I Surabaya, Rabu sore, Dankormar menjelaskan anggotanya terpaksa melakukan penembakan karena terdesak oleh warga yang menyerang dengan senjata tajam. "Waktu itu anggota kami betul-betul terdesak, sedangkan warga mengejar anggota marinir menggunakan celurit dan lemparan batu. Tembakan itu dilakukan, karena betul-betul membahayakan," katanya. Namun demikian, Safzen menyatakan sangat menyesalkan kejadian itu. "Saya sangat menyesal atas kejadian ini, karena selama ini marinir selalu dekat dengan rakyat. Dekat dan selalu membela rakyat. Itu merupakan visi dari prajurit marinir," katanya. Bentrokan antara warga dengan anggota marinir di Grati, Pasuruan, mengakibatkan empat warga tewas dan enam orang luka-luka yang dirawat di RS Bangil dan RSSA Malang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang memiliki basis massa terbesar di Jawa Timur, melalui Ketua Umum Dewan Syura, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengecam peristiwa itu dan akan menuntut pelaku secara hukum. PKB juga akan membentuk tim advokasi bagi warga Pasuruan. (*)

Copyright © ANTARA 2007