DPR dorong holding BUMN energi

DPR dorong holding BUMN energi

Ilustrasi: Buku "Holding Company BUMN, Konsep, Implementasi, dan Benchmarking". (ANTARA News/Ade P Marboen)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VII DPR RI mendorong dibentuknya holding pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi setelah terbentuknya holding pada sektor pertambangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali, dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta pada Kamis, mengapresiasi dengan telah terbentuknya holding pertambangan.

Menurutnya, pemerintah telah memastikan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan daya saing nasional.

"Semua langkah untuk memperkuat BUMN sangat kami dukung, kami sangat apresiasi dengan terealisasinya Holding BUMN Pertambangan," kata Syaikhul yang juga Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR RI.

Legislator asal Jawa Timur itupun meminta pemerintah untuk segera mewujudkan Holding BUMN di bidang energi. Menurutnya, Holding BUMN Energi cukup penting dilakukan. Holding Energi bisa dilakukan dengan menggabungkan Pertamina, PGN dan PLN sekaligus.

"Kalau bisa selanjutnya adalah Holding BUMN energi, Pertamina, PGN dan PLN harus dibuat holding juga. Kalau cuma Holding Migas, Pertamina dan PGN yang digabung bisa kontraproduktif. PLN harus gabung, karena di lapangan kepentingan tiga BUMN ini saling terkait. Tidak bisa salah satu ditinggal," jelasnya.

Lanjut dia, Komisi VII DPR saat ini sedang merivisi RUU Minyak dan Gas (Migas) dimana persoalan Holding Energi telah menjadi isu yang serius, termasuk wacana Holding BUMN Energi.

"Dalam pembahasan RUU Migas wacana holding BUMN energi menjadi persoalan serius. Kami sih berharap nantinya holding yang dilakukan Kementerian BUMN tidak berseberangan dengan Undang-undang Migas yang baru," katanya.

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar