Hingga 2017 kepesertaan JKN-KIS capai 72,9 persen penduduk indonesia

Hingga 2017 kepesertaan JKN-KIS capai 72,9 persen penduduk indonesia

Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan informasi kepada warga mengenai Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor ('Car Free Day') di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/11/2017). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta (ANTARA News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merilis data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) yang sudah mencapai 72,9 persen penduduk Indonesia hingga pengujung tahun 2017.

Persentase tersebut, mewakili 187.982.249 penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS per 31 Desember 2017, demikian disampaikan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di Jakarta, Selasa.

BPJS Kesehatan berupaya untuk memenuhi kepesertaan JKN-KIS 27,1 persen penduduk Indonesia lainnya guna mencapai target pemerintah yang menginstruksikan cakupan semesta atau "Universal Health Coverage" (UHC) di mana seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan.

Andayani menjabarkan, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya guna mencapai target cakupan semesta pada 2019.

"Ada beberapa strategi, memilah terhadap targetnya. Pertama untuk target pekerja penerima upah kami lakukan canvassing, kerja sama dengan pemda, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk sinkronkan data peserta yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan," kata Andayani.

Canvassing ialah proses mengirimkan langsung petugas BPJS Kesehatan ke perusahaan-perusahaan untuk mensosialisasikan dan mendaftarkan pekerja menjadi peserta JKN.

Sedangkan untuk kategori calon peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja BPJS Kesehatan mempermudah layanan pendaftaran mulai dari telepon ke pusat layanan 1500400.

Melalui aplikasi Mobile JKN, membuka gerai pendaftaran di mal-mal bekerja sama dengan Lippo Group, bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui drop box di lokasi tertentu, melalui Kader JKN, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendaftarkan mahasiswanya.

Andayani juga menjelaskan tentang Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 yang menginstruksikan 11 kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam pendaftaran peserta JKN.

Menurut Andayani target untuk mencapai cakupan semesta pada 2019 tidak bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri melainkan butuh dukungan dari semua pihak.

Pewarta:
Editor: Gilang Galiartha
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar