Situs itu dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh masyarakat umum, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang dilansir laman resmi Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Jumat.
Situs itu berisi berbagai perjanjian internasional yang telah ditandatangani Indonesia sejak meraih kemerdekaan yang merupakan informasi publik.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos D Agusman, menyampaikan, situs itu berisi ribuan lebih perjanjian internasional.
Menurut Damos, situs yang dikelola Direktorat Jenderal HPI Kementerian Luar Negeri itu bentuk akuntabilitas dan transparansi Kementerian Luar Negeri kepada masyarakat Indonesia dan asing, serta menjadi sarana edukatif untuk generasi muda.
Pengunjung situs itu terdiri dari berbagai lapisan, antara lain para pembuat kebijakan, anggota parlemen, kalangan pengusaha, pemerhati hukum, analis politik luar negeri, akademisi dan mahasiswa.
Dengan situs itu, masyarakat umum kini dapat secara mudah menemukan berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani Indonesia dengan negara lain.
Pewarta: Yuni Sinaga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
