"Setiap lembaga kursus dan pelatihan harus disertai sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, jika sertifikasinya diakui maka akan semakin banyak orang yang ingin mengikuti kursus dan pelatihan yang memiliki kompetensi tersebut.
Politisi Partai Demokrat itu berpendapat bahwa lembaga kursus dan pelatihan yang tidak memiliki sertifikasi yang diakui oleh lapangan kerja akan berdampak buruk bagi para lulusannya karena sertifikasi tersebut akan dianggap percuma.
"Sertifikasi yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi harus langsung dari BNSP dan berdasarkan parameter-parameter sehingga setiap yang mengeluarkan sertifikasi akreditasi dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Sebelumnya, The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia) menyebutkan saat ini Indonesia masih kekurangan jumlah auditor internal bersertifikasi berstandar internasional.
Vice President IIA Indonesia Angela Simatupang mengatakan, hingga kini baru sekitar 272 orang dari puluhan ribu internal auditor di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikasi profesi berstandar internasional. Oleh karena itu, IIA Indonesia akan bekerja sama secara intensif dengan IIA Global untuk dapat meningkatkan profesionalisme anggotanya.
"Sertifikasi auditor internal adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Di era pasar bebas ini, sertifikasi pada banyak profesi, termasuk internal auditor, sudah menjadi kebutuhan. Sertifikasi bisa menjadi jalan untuk membuka peluang bekerja secara global," ujar Angela.
Sedangkan secara internasional, saat ini baru sekitar 65 ribu auditor internal yang sudah tersertifikasi. Padahal, auditor internal yang sudah bergabung dengan IIA International mencapai 180 ribu orang dari 165 negara.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
