"Kami masih butuh kepastian arena menembak dan berharap berlangsung di GBK. Tapi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak dapat memenuhi itu karena tidak sesuai dengan Instruksi Presiden," kata Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari selepas Rapat Koordinasi Asian Games dan Asian Para Games di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis.
Okto mengatakan pemindahan penyelenggaraan cabang olahraga menembak Asian Para Games 2018 ke Palembang akan menimbulkan konsekuensi anggaran dan persiapan akomodasi bagi peserta dan ofisial.
"Kebutuhan arena menembak Asian Para Games di Jakarta hanya butuh penyesuaian saja pada lantai satu lapangan tembak Senayan. Sementara ini, fasilitas perlombaan di sana hanya ada di lantai dua dan tidak ada akses bagi atlet," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) itu.
Baca juga: INAPGOC: uji coba Asian Para Games akhir Juni
Kementerian PUPR, lanjut Okto, membutuhkan landasan hukum jika harus mengerjakan renovasi lapangan tembak Senayan sebagai lokasi perlombaan cabang menembak Asian Para Games menyusul ketiadaan penyebutan renovasi tertulis arena itu dalam Instruksi Presiden tentang Asian Games dan Asian Para Games.
"Sebetulnya, Kemen PUPR tidak membutuhkan Inpres lain karena lapangan tembak Senayan masih masuk dalam wilayah Kompleks Gelora Bung Karno yang menjadi kewenangan mereka," katanya.
Okto menambahkan INAPGOC masih akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait arena menembak Asian Para Games ke-3 itu.
"Kami tidak pernah berencana menggelar cabang olahraga di Palembang karena semua pertandingan cabang olahraga APG berlangsung di Jakarta," ujarnya.
Baca juga: Indonesia bidik duduki peringkat tujuh APG 2018
Pewarta: Imam Santoso
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
