Jakarta (ANTARA News) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai mekanisme distribusi jagung hibrida melalui program upaya khusus (upsus) tidak efektif, sehingga perlu dievaluasi pemerintah.

"Ada beberapa hal dari mekanisme distribusi benih jagung upsus yang harus diperbaiki. Berdasarkan penelitian CIPS, distribusi benih jagung upsus tidak menjawab pertanyaan petani," kata Peneliti CIPS Imelda Freddy di Jakarta, Senin.

Menurut dia, evaluasi yang dibutuhkan meliputi kualitas benih, kriteria penerima dan efektivitas dari program itu sendiri.

Imelda mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para petani adalah pupuk. Jumlah pupuk subsidi dibatasi, padahal lahan yang digarap sangat luas sehingga kerap mengakibatkan petani seringkali kekurangan pupuk.

Ia juga mengemukakan, para petani tersebut bergantung pada pupuk subsidi karena tingginya harga pupuk nonsubsidi di lapangan yang berkisar antara dua kali sampai tiga kali lipat dari harga pupuk subsidi.

"Permasalahan lainnya yang harus diselesaikan adalah tidak stabilnya harga jagung di pasaran. Pemerintah seharusnya bisa menjamin kestabilan harga jagung," paparnya.

Menurut dia, tidak stabilnya harga jagung tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain adalah kelebihan pasokan dan fluktuasi harga yang tidak stabil.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus mampu memastikan kualitas benih subsidi yang didistribusikan dalam keadaan baik dan masih jauh dari masa kedaluwarsa.

Berdasarkan hasil penelitian CIPS di beberapa daerah, seperti di Sumenep, Jawa Timur dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, para petani seringkali menerima benih subsidi yang kualitasnya rendah, sudah berjamur dan sudah memasuki masa kedaluwarsa.

"Salah satu hal yang harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah adalah program ini harus memiliki kriteri penerima bantuan yang tepat dan ketat. Petani yang layak menerima bantuan benih UPSUS adalah mereka yang berada di tingkat pra-kuat, yaitu petani yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menanam jagung, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk teknik budidaya," ungkap Imelda.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian mencanangkan program upsus untuk mewujudkan swasembada pangan 2015-2017 dengan fokus tiga komoditas, yaitu padi, jagung, dan kedelai.
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018