"Penguatan koordinasi kebijakan ini diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan pada jangka menengah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Ikut hadir dalam jumpa pers tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah.
Dalam kesempatan ini, Darmin mengatakan pemerintah bersama otoritas KSSK akan terus meningkatkan kewaspadaan, berkoordinasi serta siap mengambil kebijakan yang perlu untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat.
Ia menambahkan fokus koordinasi kebijakan dalam jangka pendek akan diprioritaskan untuk memperkuat stabilitas terhadap tekanan global terutama menyangkut pergerakan rupiah, inflasi, kinerja anggaran, neraca transaksi berjalan maupun neraca perdagangan.
"Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK dan tentu saja menjaga dan mempersiapkan langkah yang perlu diambil oleh LPS," ujarnya.
Sementara itu, menurut Darmin, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil juga terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Meski pemerintah bersama dengan otoritas KSSK melakukan penguatan koordinasi, Darmin memastikan kondisi perekonomian secara umum masih dalam keadaan terjaga, baik dan kuat, meski saat ini terdapat tekanan yang berasal dari eksternal.
"Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di AS," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemerintah akan terus mengelola pelaksanaan APBN 2018 agar lebih kredibel dan memadai sehingga instrumen fiskal bisa diandalkan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan dari proses pembangunan.
Ia menjelaskan kinerja penerimaan pajak telah tercatat tumbuh baik yang memperlihatkan adanya pergerakan ekonomi di seluruh sektor, sedangkan realisasi belanja sudah dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan.
"Pemerintah terus berkomitmen dalam jangka menengah untuk menjaga defisit APBN yang semakin kecil dengan meningkatkan sisi penerimaan negara dan menjaga efektivitas serta produktivitas belanja," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan pemerintah juga akan menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola serta transparansi dari BUMN agar BUMN menjadi sumber kepastian dan penggerak ekonomi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat.
"Untuk menjalankan peran BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional, BUMN akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan inovatif seperti sekuritisasi aset, KIK Efek Beragun Aset, Komodo Bonds, kerja sama dengan investor strategis serta meningkatkan sinergi antar BUMN," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah, kata dia, ikut memberikan perhatian terhadap kondisi keuangan Pertamina dan PLN yang mendapatkan penugasan dalam bidang energi serta BUMN karya agar tidak mendapatkan masalah arus kas dan solvabilitas.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
