Sumedang (ANTARA News) - Berbagai persoalan yang menyelimuti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan pemerintah juga belum mengeluarkan rekomendasi kebijakan menyangkut keberadaan sekolah pencetak pamong praja tersebut. Atas permasalah tersebut, Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo Adi Sutjipto berpendapat, solusi apapun kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan bagi perubahan IPDN harus komprehensif, mengingat masih ada sekitar 4.000 praja yang menjalani pendidikan. "Di IPDN terdapat kesalahan sistem dan manajemen. Oleh karena itu dari tiga opsi yang diajukan tim evaluasi, kalau bisa dikolaborasikan sehingga menghasilkan solusi yang baik," kata Widodo AS usai pengukuhan Pamong Praja Muda IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Sabtu. Dikatakan, ketiga opsi itu yakni mempertahankan sekolah pamong praja di Jatinangor namun diubah total, pembangunan lima Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) regional, dan melaksanakan pendidikan kedinasan murni sesuai dengan UU Sisdiknas. Dalam kesempatan itu, Widodo minta kepada praja yang baru dikukuhkan sebagai Pamong Praja Muda untuk secepatnya melakukan pendekatan kepada warga. "Bagi praja yang baru diwisuda dan dikukuhkan sebagai Pamong Praja Muda, tugas pertama adalah mendekatkan diri kepada masyarakat," kata Widodo AS yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam. Widodo juga berpesan agar seluruh kasus kematian praja yang melibatkan oknum praja dan yang merusak IPDN ditindak lanjuti tim evaluasi. Sementara itu Plt Rektor IPDN Johanis Kaloh dalam sambutan pengukuhan Pamong Praja Muda menilai media massa dalam berbagai pemberitannya tentang IPDN telah berhasil membuat opini yang membuat masyarakat marah dengan IPDN. "Terlebih ketika sejumlah kegiatan ekstra kurikuler yang positif di IPDN dibekukan. Namun demikian, sekali pun hal ini menyakitkan, kami tetap mengevaluasi diri berusaha untuk membuat yang terbaik," kata Kaloh. Dalam kesempatan itu Kaloh mengatakan, pihaknya akan menyerahkan nasib IPDN kepada tim evaluasi yang dibentuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami berkeyakinan, keputusan yang dikeluarkan pemerintah akan arif dan bijaksana," paparnya. Kaloh mengatakan, sebanyak 1.148 praja yang diwisuda dan dikukuhkan hari ini merupakan praja yang tangguh. "Selama setahun ini, ada 35 praja yang tidak ikut wisuda karena dikeluarkan, sejumlah 10 praja ditunda wisudanya, enam praja turun pangkat dan dua praja meninggal dunia karena sakit serta menjadi korban tsunami," demikian Kaloh.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007