"Kami (Pemprov DKI Jakarta) sedang menyiapkan inisiatif di lingkungan pemerintahan, bersama pihak swasta, diantaranya para pemilik gedung untuk membangun 400 sampai 500 shelter transportasi online," kata Sandiaga selepas memberi sambutan di Smesco Exhibition Hall, Jakarta Selatan, Selasa.
Ia menjelaskan halte khusus pengambilan dan penurunan penumpang dibutuhkan, karena selama ini transportasi online masih menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas.
"Adanya shelter ini untuk (mendidik) transportasi online, sehingga lebih tertib mengambil dan menurunkan penumpang. Kita ingin pastikan transportasi online sebagai suatu solusi tidak menghasilkan masalah baru, diantaranya kesemrawutan di lalu lintas," terang Sandiaga.
Dalam kesempatan itu, ia mengakui kinerja lalu lintas menurun karena penyedia transportasi daring masih berkumpul di sembarang tempat.
Peran pihak non-pemerintah, menurut Sandiaga, cukup penting dalam mewujudkan rencana pembangunan halte transportasi online.
"Kunci kesuksesan (juga ada di pihak) non-pemerintah, misalnya para pemilik usaha, pemilik gedung, perorangan, kemudian mereka juga harus membantu langkah Pemprov DKI menata transportasi online," jelas Sandiaga.
Di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, halte (shelter) khusus transportasi online sudah mulai beroperasi sejak Senin, sebagaimana diinstruksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jumat pekan lalu (27/7).
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, pekan lalu mengatakan, "shelter" untuk transportasi online rencananya akan dibangun di lingkungan pemerintahan terlebih dahulu.
Setelah itu, pihaknya akan merangkul para pemilik gedung untuk menyediakan lahan dalam bangunannya untuk halte khusus angkut dan jemput penumpang transportasi online.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
