Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa masalah kedaulatan dan keutuhan negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat dikompromikan. "Upaya untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, kita laksanakan dengan berbagai cara," kata Presiden saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN Tahun 2008 beserta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis. Dijelaskan Kepala Negara bahwa upaya untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara dilaksanakan mulai dari pendekatan yang paling lunak hingga paling keras. Dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam menangani permasalahan ancaman kedaulatan tersebut, kata Presiden, beragam cara dan pendekatan telah dilakukan. Namun di era demokrasi dan reformasi sekarang ini, sejauh mungkin pemerintah menggunakan cara-cara yang damai dan persuasif yang mengedepankan pendekatan keadilan dan kesejahteraan. Presiden mencontohkan penyelesaian masalah separatisme di Papua, Papua Barat maupun Aceh dilakukan dengan menanggapi secara positif aspirasi daerah-daerah itu untuk mendapatkan keadilan, pemerataan pembangunan serta wewenang yang lebih luas dalam mengatur daerah masing-masing. "Namun, sekali lagi, negara akan tetap tegas bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara," katanya. Keamanan dalam negeri Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Agung Laksono, itu, Presiden juga menyampaikan bahwa keamanan dan ketertiban dalam negeri saat ini semakin kondusif. Sejumlah daerah rawan konflik, seperti di Poso dan Maluku, menurut Presiden, telah terkelola dengan baik sehingga kohesi sosial di sana semakin kokoh. Demikian pula reintegrasi pasca konflik di Aceh juga telah berlangsung secara damai dan berkelanjutan. "Adalah wajar apabila masih dijumpai ketegangan dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang dulunya bersengketa lebih dari 30 tahun," ujar Presiden. Hal tersebut, menurut Presiden, dikarenakan upaya untuk membangun rasa saling percaya memang masih terus dilaksanakan. Terkait dengan hal itu, Presiden yang hadir dengan didampingi Wapres Jusuf Kalla itu meminta semua pihak, khususnya pemerintah Aceh, untuk terus mengawal dan menyukseskan proses reintegrasi tersebut. (*)

Copyright © ANTARA 2007