Susy Susilawati menegaskan upaya tersebut dilakukan untuk memutus jaringan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyatakatan.
"Jadi kalau ada narapidana dicurigai terlibat peredaran narkoba di lapas dan setelah diperiksa ternyata memang dia pelakunya, maka akan dipindah. Jadi kalau ada napi yang tiap tiga bulan dipindah, berarti itu napi bermasalah," ujar Susy saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 1 Madiun, Selasa (9/10).
Hal yang sama belaku juga untuk para sipir atau petugas lapas. Jika ada petugas lapas yang terindikasi terlibat dalam masuknya telepon genggam ataupun narkoba di dalam lapas maka akan ditarik ke kantor wilayah untuk dibina.
"Demikian juga, jika ada sipir yang terlibat, khususnya dalam kasus peredaran HP dan narkoba dalam lapas, maka kami tarik ke kantor wilayah untuk dibina di kantor wilayah," kata dia.
Pihaknya berupaya agar Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur terus mengantisipasi peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan di Jatim. Di antaranya memerintahkan seluruh lapas dan rutan agar rutin melakukan razia.
"Memang, kami belum clear seratus persen. Unsur pegawai lapas sangat menentukan apakah bisa clear atau tidak. Oleh karena itu kami hadir di sini untuk mengingatkan terus," tuturnya.
Selain rutin menggelar razia, ia juga meminta jajarannya melakukan pengawasan terhadap tamu yang masuk ke lapas. Pengawasasn bisa dilakukan melalui CCTV, x-ray, dan body scan.
Sementara, dalam kunjungan kerjanya di Lapas Madiun, Susy Susilawati meresmikan pelaksanaan sistem "database" pemasyarakatan (SDP) layanan terpadu.
Dengan SDP "online" atau daring, maka petugas akan mempermudah mengenali warga binaan. Prinsipnya, setiap warga binaan akan melakukan finger print. Sehingga datanya akan terekam dan dikenali oleh sistem, termasuk barang-barang ilegal atau berbahaya yang dibawanya.
Baca juga: Lima pengedar narkoba ditangkap, dikendalikan seorang narapidana
Baca juga: BNN siapkan area khusus untuk isolasi narapidana narkoba
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
