"Saya ingin merevitalisasi program ini, agar menjadi fokus perhatian seluruh pihak," ujar Dirjen EBTKE Rida Mulyana saat memimpin Rapat Pleno ke-13 Program SII, di Bali, Kamis.
Program SII merupakan program multi pihak yang membutuhkan partisipasi dan kerja sama dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta dan Lembaga non-pemerintah. Oleh karenanya Rida menyerukan semua pihak untuk mengevaluasi kembali keistimewaan program ini.
Program SII yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM, Bappenas dan Hivos sejak tahun 2011 ini adalah salah satu wujud keberpihakan Pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal melalui peningkatan akses energi yang berkelanjutan.
"Walaupun rasio elektrifikasi dan bauran EBT mengalami peningkatan di Pulau Sumba karena implementasi Program SII, namun capaiannya masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 95% rasio elektrifikasi pada tahun 2020," lanjut Rida.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan selaku Ketua Komite Pelaksana Program SII Harris menjelaskan, meskipunrasio elektrifikasi di Pulau Sumba telah meningkat dari 24,5 persen pada tahun 2010 menjadi 50,9 persen dengan kontribusi EBT mencapai 20,9 persen, capaian rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2018 masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan, yakni 95 persen.
"Target ini sudah tidak realistis untuk dicapai, sehingga direkomendasikan untuk mengembalikan target Program SII ke time-frame awal yaitu 100% Rasio Elektrifikasi pada tahun 2025," ungkap Harris.
Pemerintah sendiri melalui Ditjen EBTKE telah melakukan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan beberapa tantangan dan hambatan yang terjadi dalam mengembangkan energi terbarukan di Pulau Sumba. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain investasi swasta (on-grid) di Pulau Sumba, pendanaan publik, operasionalisasi PLTBiomassa Bondohula 1 MW di Kabupaten Sumba Barat, pembentukan BUMN Pengelola Pembangkit EBT di Pulau Sumba.
Program SII tidak berarti gagal karena secara tidak langsung, program ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, kesehatan, pendidikan, sosial, serta peningkatan inisiatif para pelaku usaha perhotelan atau industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata hijau yang berkelanjutan.
Infrastruktur yang telah terbangun terdiri dari PLTMH, PLTS, PLTB, serta bentuk-bentuk pengembangan energi terbarukan lainnya seperti: biogas untuk penerangan dan memasak, kios energi (untuk pengadaan lampu SHS dan charging station), pembentukan unit RESCO, solar water pumping untuk irigasi pertanian, pompa Barsha untuk irigasi pertanian, smart Penerangan Jalan Umum (PJU) dan tungku hemat energi.
“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali, mengevaluasi program-program di masing-masing instansi, terlebih lagi kita akan mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang baru”, pungkas Rida.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018
