counter

Kemdikbud kaji efektivitas sistem zonasi PPDB

Kemdikbud kaji efektivitas sistem zonasi PPDB

Sisiwa mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 2 Ciamis, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme yang ditempuh melalui pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Penghargaan Maslahat Guru (PMG), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Warga Penduduk Setempat (WPS), jalur Prestasi dan jalur Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Malang  (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi (Ikom) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengkaji kembali efektivitas sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018/2019.

Sistem zonasi yang telah diterapkan pada PPDB 2018/2019 tersebut dikaji kembali dan dievaluasi sekaligus merancang kebijakan PPDB menjadi lebih matang pada tahun depan. Kegiatan tersebut dikemas dalam workshop "Strategi Komunikasi Publik dalam Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud Tahun 2018 di Malang, Jawa Timur, Rabu.

Tema ini diambil dalam rangka mengkaji efektivitas strategi komunikasi dalam penerapan sistem zonasi PPDB sekaligus respons dari kebijakan tersebut, kata peneliti sekaligus dosen Ikom UMM Dr Frida Kusumastuti di sela workshop.

 "Harapan kami kerja sama sinergis ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama terkait kebijakan zonasi dalam PPDB 2018, sehingga bisa memberikan kontribusi yang konstruktif untuk kebijakan selanjutnya," ujarnya.

SMK melimpah

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Kemendikbud Nasrullah menyatakan sistem zonasi dalam PPDB yang diterapkan pada tahun ini, di Kota Malang dan sekitarnya berjalan lancar dan tidak ada masalah.

 "Namun, yang menjadi pemikiran bersama adalah jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia yang cukup mencengangkan, yakni sekitar 15 ribu SMK dan lulusannya juga terbanyak, sehingga berdampak pada jumlah pengangguran. Pengangguran paling banyak juga dari lulusan SMK," kata Nasrullah.

Ia mengemukakan dari sekitar 15 ribu SMK tersebut, yang benar-benar sebagai SMK bagus dan berkualitas hanya sekitar 500 SMK. "Tidak saja tampilan fisik gedung (kelas), guru-guru yang mengajar pun banyak yang kategori guru-guru normatif, bukan guru skilled, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan keahlian (kompetensi) sebagai guru vokasi (SMK)," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Humas UMM itu, keberadaan SMK secara bertahap akan dilakukan revitalisasi, bahkan saat ini sudah banyak guru SMK yang diberi pelatihan khusus agar memiliki keahlian ganda, termasuk pelatihan di luar negeri (Jerman).

 "Selain itu, SMK harus pandai-pandai mencari mitra kerja, khususnya dari kalangan industri agar bisa menopang kebutuhan pendanaan SMK bersangkutan. Dengan pendanaan yang kuat, siswa siswi lulusan SMK mampu bersaing di dunia kerja dengan keahlian dan kemampuan yang cukup mumpuni di bidangnya," katanya.

Selain membahas sisten zonasi PPDB, dalam workshop itu juga dibahas tentang anggaran pendidikan yang dikucurkan dari APBN serta kondisi SMK yang perlu direvitalisasi.

 Baca juga: Pemerhati : PPDB zonasi tingkatkan angka partisipasi murni
Baca juga: Mendikbud : revitalisasi akan kurangi pengangguran SMK

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

KPAI gelar rakornas bahas PPDB Sistem Zonasi

Komentar