"Intinya kita mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu, jangan terlalu mepet waktunya pada masa penerimaan," kata Muhadjir kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Menko PMK mengingatkan bahwa sebetulnya PPDB sudah bisa dirancang bahkan setahun sebelum dibuka.
"Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antar-kepala sekolah, masing-masing kepala dinas," katanya.
Muhadjir berharap hal serupa juga dilakukan untuk PPDB tingkat SMA, agar calon siswa sudah mengetahui di mana dia bisa mendaftar, sehingga apabila ada masalah tertentu bisa diselesaikan jauh-jauh hari sebelum PPDB.
Menko PMK menilai perencanaan yang lebih matang bisa menghindari berulangnya sejumlah masalah terkait pelaksanaan PPDB tahun ini di masa mendatang.
"Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir di seluruh daerah ada kasus," kata Muhadjir.
Baca juga: 4.791 pendaftar PPDB 2023 di Jawa Barat ditolak karena dinilai curang
Menurut Menko PMK dengan temuan yang ada saat ini, seharusnya sudah bisa diselesaikan di masing-masing daerah apabila pemda lebih proaktif, sehingga tidak perlu harus menjadi permasalahan yang ditangani Pemerintah Pusat.
Kendati demikian, Muhadjir memastikan bahwa pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB tahun ini.
Muhadjir juga menyebut perihal sejumlah kecurangan PPDB seperti pemalsuan alamat atau manipulasi nilai calon siswa bisa terus diantisipasi serta ditangani melalui praktik konfirmasi proaktif.
Menko PMK pun menegaskan bahwa praktik kecurangan yang terjadi sekaligus memperlihatkan persepsi masyarakat tentang sekolah favorit/nonfavorit masih berlangsung dan tugas pemda dalam pemerataan kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan.
"Kalau (kualitas pendidikan) sudah merata dan persepsi masyarakat juga sama (menerima) bahwa ini sekolah di mana pun ini sama, saya kira enggak ada masalah sepertinya," kata Muhadjir.
Baca juga: Puan minta pemerintah evaluasi sistem zonasi PPDB
Baca juga: Pengamat sarankan pemda tingkatkan pemetaan geografis zonasi PPDB
Pewarta: Gilang Galiartha & Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
Johni Subroto
