counter

Mendikbud akui perhatian terhadap PAUD masih kurang

Mendikbud akui perhatian terhadap PAUD masih kurang

Mendikbud Muhadjir Effendy melakukan penandatanganan kerja sama dengan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, Taufik Madjid terkait pendirian Paud Desa dengan anggaran dana desa di Bandung, Jumat (7/12/2018). ANTARA/Zita Meirina

Kerja sama ini untuk mendukung pendirian Paud desa yang dibiayai dari dana desa.
 Bandung  (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa perhatian pemerintah terhadap jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) masih kurang, terutama dari sisi anggaran.

"Sampai saat ini pemerintah belum memberikan banyak perhatian, itu bisa dilihat dari penyediaan anggaran dan keterlibatannya," kata Muhadjir Effendy saat membuka Dialog Kebijakan PAUD dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 dan Penghargaan terhadap Sosok Pegiat PAUD di Bandung, Jumat.

Jenjang pendidikan PAUD yang didirikan oleh swasta jumlahnya mencapai lebih dari 92.000 PAUD. Sedangkan TK/PAUD yang didirikan pemerintah berdasarkan data tahun 2015 sebanyak 3.138 lembaga. 

Namun demikian, Mendikbud optimistis alokasi anggaran pada pendidikan anak usia dini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama bagi para guru Paud yang berperan besar mengantar masa depan anak-anak.

"Sejak tahun 2016 lalu kami sudah mengalokasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi guru-guru termasuk guru paud. Pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp4,1 triliun dan tahun 2019 akan kami tingkatkan jumlahnya agar guru paud ikut merasakan manfaatnya," katanya.

Selain itu, ujar Mendikbud pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pendirian Paud desa yang dibiayai dari dana desa.

"Kami berterima kasih untuk kerja sama dengan kementerian desa, tentunya kami berharap akan semakin memperluas penyelenggaraan paud hingga ke pelosok desa termasuk pembiayaannya bisa ditopang dari dana desa ," ujarnya.

Lebih lanjut Mendikbud mengatakan kurangnya perhatian terhadap jenjang pra-sekolah memang merupakan warisan dari zaman-zaman sebelumnya. Karena di Era Presiden Soeharto yang menjadi perhatian besar adalah pemberantasan buta huruf (PBH).

"Karena waktu era Pak Harto (Presiden Soeharto), ada kebijakan pemberantasan buta huruf, maka berdiri sekolah inpres, sekarang di atas 100 ribu lebih, sementara SD Swasta hanya sekitar 12 ribu," ujarnya.

Lebih lanjut Mendikbud berjanji secara bertahap akan memberikan perhatian pada pendidikan anak usia dini karena investasi pada pendidikan anak usia dini yang merupakan `usia emas' dipercaya sebagai salah satu investasi strategis bagi sebuah negara.

 Acara dialog kebijakan dan pemberian penghargaan ini dihadiri Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, Taufik Madjid, pejabat di lingkungan Kemdikbud dan para pegiat paud dan pendidikan keluarga.

Baca juga: Kemdikbud gencarkan pendidikan sains bagi anak usia dini
Baca juga: Mendikbud dorong peningkatan profesionalisme guru

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar