Jakarta (ANTARA News) - Mantan Staf Khusus Kementerian ESDM, Said Didu, mengkritisi model pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo. Selama empat tahun memerintah, Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.
 
"Selama ini Jokowi sibuk bangun tol, bangun LRT, MRT, itu untuk kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, tidak tersentuh. Ada bangun jalan umum, tapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatera tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan," kata Didu, dalam diskusi 'Visi Misi Indonesia Menang, Kebijakan Prabowo-Sandi untuk Energi, SDA dan Infrastruktur' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Jumat.
 
Menurut dia, pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi selama ini terkesan terburu-buru dan demi pencitraan politik. 
 
"Oleh karena itu, infrastruktur dibanguan tanpa perencanaan yang baik," ujarnya. 
 
Dia beri contoh tarif tol lintas Jawa yang dinilai mahal padahal kehadiran jalan tol juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas angkutan logistik keperluan masyarakat selain tranportasi manusia. Kasus ini, kata dia, memberi narasi bahwa pembangunan infrastruktur tidak direncanakan dengan baik dan mengabaikan uji kelayakan.
 
"Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak kalau tiketnya Rp 45.000 sekali jalan. Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?" kata dia.
 
Pada akhirnya, lanjut Didu, beban pembangunan infrastruktur komersial yang mengabaikan uji kelayakan ini berada di pundak sejumlah BUMN. Utang sejumlah BUMN bidang konstruksi diketahui membengkak lantaraan proyek ambisius ini, sementara rakyat tidak merasakan dampak positif dari pembangunan.
 
"Orang-orang BUMN harus berhati-hati. Undang-Undang memandatkan BUMN tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak layak. Infrastruktur yang dibangun sekarang adalah infrastuktur komersial yang dibebankan ke BUMN dengan mengabaikan kelayakan," kata dia.
 
Ia pun menitip pesan kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk fokus membangun perumahan murah, irigasi, danenergi.
 
"Untuk urus jalan tol cukup bentuk tim saja. Tugas presiden bukan bangun jalan tol," ucap dia.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019