counter

BKPM ajak investor India mengembangkan bisnis ke luar Jawa

BKPM ajak investor India mengembangkan bisnis ke luar Jawa

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman saat menyampaikan kata sambutan dalam Forum Infrastruktur Kedua RI-India di Jakarta, Selasa (19/3/2019). (ANTARA/M Razi Rahman)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengajak berbagai investor dari India untuk tidak hanya memusatkan diri berinvestasi di Pulau Jawa tetapi juga perlu mengembangkan bisnisnya.

"Kami mendorong investor untuk berinvestasi di luar Jawa karena banyak potensi di sana," kata Ikmal Lukman dalam acara 2nd Indonesia-India Infrastructure Forum di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan catatan dari BKPM, realisasi investasi adalah berjumlah sekitar 83 persen terkonsentrasi di Jawa, dengan didominasi oleh bisnis yang bergerak di sektor industri perkayuan.

Menurut Ikmal, dunia telah mengenali potensi Indonesia sebagai tempat yang layak untuk berinvestasi.

Indikasi dari hal itu, ujar dia, antara lain karena Indonesia diperkirakan akan menjadi negara perekonomian terbesar ke-10 pada tahun 2025, serta diprediksi bakal menjadi negara perekonomian terbesar ke-7 pada 2030.

Pada saat ini, Ikmal memaparkan bahwa Indonesia akan mempromosikan enam sektor yaitu infrastruktur, manufaktur, kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan ekonomi digital.

Forum Infrastruktur Indonesia-India diikuti oleh perwakilan lebih dari 30 perusahaan dari India yang terkait dengan sektor infrastruktur, serta sekitar 80 perusahaan dari Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut kemungkinan perlunya menteri investasi dan menteri ekspor karena dua hal itulah yang menjadi kunci kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini, yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Selasa (12/3).

Presiden menyebutkan dua menteri itu secara khusus akan menangani masalah sesuai bidangnya karena "penyakit" yang ada terkait dengan dua bidang tersebut.

Kepala Negara juga menyebutkan di negara lain seperti di kawasan Eropa, juga ada dua menteri itu.

"Di EU (Uni Eropa) ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri itu mungkin perlu," katanya.

Presiden mengaku "gregetan" karena sudah tahu masalah atau kekurangan yang dihadapi tapi tidak juga bisa menuntaskan masalah yang ada.

Terkait investasi, Jokowi mengatakan perang dagang Amerika Serikat-Republik Rakyat China merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi.

Baca juga: India minati dua proyek infrastruktur Jatim

Baca juga: Indonesia mestinya belajar dari India soal ekonomi terbuka modal asing

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden beri waktu satu bulan selesaikan kebijakan permudah investasi

Komentar