Jakarta (ANTARA News) - Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak fokus dengan langkah strategis yang diperlukan, sehingga kurang mencapai sasaran pemecahan masalah ekonomi. Anggota DPR Didik J. Rachbini mengatakan sejak 2005 hingga saat ini perhatian pemerintah berubah-ubah, sehingga benar-benar tidak fokus. "Tidak ada yang fokus dalam kurun waktu terakhir ini. Kemarin masalah infrastruktur, kemudian balik lagi ke masalah minyak, masalah UKM, masalah investasi, keuangan, reformasi birokrasi. Intinya nggak ketemu fokusnya," kata Didik akhir pekan lalu di Jakarta. Menurut Didik, tidak fokusnya kebijakan ekonomi pemerintah terlihat dari banyaknya agenda dalam paket kebijakan yang mencapai puluhan bahkan ratusan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sederhana, sehingga dapat diterima oleh masyarakat, tidak perlu ratusan langkah dan kegiatan. Didik mencontohkan, pada waktu dulu tampak ada fokus kebijakan ekonomi, yaitu bidang pangan yang menjadi fokus pemerintah selama bertahun-tahun. "Fokus kebijakan pada masalah pangan menjadi isu tunggal yang penting selama lebih dari 20 tahun," kata Didik. Menurut dia, harus ada strategi besar atau grand strategi yang dapat menarik semua sektor untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. "Sejumlah negara seperti China dan Korea Selatan sukses melaksanakan cara ini dengan menetapkan grand strategi peningkatan ekspor. Strategi ini menggeret semua kepentingan, termasuk pengusaha kecil masuk ke pasar global. Ini menjadi titik temu semua kepentingan," katanya. Senada dengan Didik, pengamat ekonomi M Fadhil Hasan mengemukakan isi paket kebijakan ekonomi saat ini tidak fokus karena memuat banyak sekali langkah dan tindakan pemerintah. "Namun dari berbagai langkah itu tidak ada sesuatu yang inovatif yang merupakan respon terhadap persoalan dunia usaha," katanya. Fadhil menilai, berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini bukan kebijakan untuk mersepon persoalan mendesak yang dihadapi dunia usaha atau ekonomi secara keseluruhan. Ia mengakui, tidak mungkin mengeluarkan dan melaksanakan paket kebijakan ekonomi yang sangat fokus seperti pada masa lalu, karena kondisi politiknya berbeda di mana anggota kabinet berasal dari berbagai partai politik. "Jadi bisa saja paket kebijakan ekonomi itu merupakan kompromi dari berbagai kepentingan, sehingga arah besarnya tidak ada," katanya. Sulit Sementara itu, Staf Khusus Menko Perekonomian, Mohammad Ikhsan, mengatakan saat ini masalah yang dihadapi sangat kompleks, sehingga akan sangat sulit menentukan mana yang prioritas untuk dijadikan fokus. Ia mencontohkan dalam masalah konversi dari minyak tanah ke elpiji muncul masalah pembuatan tabung gas apakah cukup di dalam negeri atau impor. Kondisi seperti itu menyebabkan fokus masalah bergeser dan tidak akan pernah tuntas pembahasannya. Menurut dia, harapan masyarakat terhadap pemerintah yang terlalu tinggi sejak Pemilu 2004 mengakibatkan pemerintah tidak bisa fokus pada satu masalah saja. "Dalam kondisi seperti itu, semua harus diperhatikan," katanya. Namun ke depan, menurut Ikhsan, pemerintah akan fokus kepada pelaksanaan kebijakan di departemen teknis, seperti Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan. "Kita ingin fokus antara lain ke infrastruktur, karena kalau itu memadai, maka sektor lainnya juga akan bergerak," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007