Tunggakan iuran jaminan kesehatan 2018 capai Rp2,1 triliun

Tunggakan iuran jaminan kesehatan 2018 capai Rp2,1 triliun

Arsip Foto. Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai per 2 Januari 2019 sebanyak 208.053.613 jiwa. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Jakarta (ANTARA) - Tunggakan iuran program jaminan kesehatan nasional dari peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja mencapai Rp2,1 triliun pada 2018 menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kolektibilitasnya 55-60 persen. Jadi dia membayar hanya saat sakit," kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso di Jakarta, Jumat, mengenai pengumpulan iuran jaminan kesehatan nasional dari peserta dalam kategori mandiri.

Dia mengatakan tunggakan iuran peserta dalam kategori mandiri itu menambah beban BPJS Kesehatan, yang sudah mengalami defisit akibat besaran iuran peserta yang tidak ditetapkan sesuai aktuaria.

Menurut dia, kebanyakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dalam kategori tersebut tidak disiplin membayar iuran.

Kelompok peserta yang menunggak pembayaran iuran, ia menjelaskan, terdiri atas peserta yang sebenarnya mampu membayar namun tidak disiplin dan peserta yang memang tidak mampu membayar.

Ia menilai peserta program dalam kategori mandiri banyak yang tidak disiplin membayar iuran karena tidak kena sanksi bila menunggak. Padahal pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan mengenai pengenaan sanksi terkait pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial, peserta yang tidak membayar iuran dapat dikenai sanksi tidak bisa mendapat layanan publik seperti membuat SIM, KTP, dan Paspor.

Namun sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan tahun 2014 hingga saat ini, peraturan mengenai sanksi tersebut belum pernah diimplementasikan.

Menurut Kemal perlu koordinasi dan komitmen yang kuat antara BPJS Kesehatan dengan instansi terkait lain seperti kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, ataupun imigrasi untuk menerapkan ketentuan tersebut.

Baca juga:
59 badan usaha di Jawa Tengah tunggak iuran JKN
IDI rekomendasikan perbaikan pembiayaan JKN

 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar