Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kalangan menilai pemerintah seharusnya berani menetapkan target kenaikan produksi kedelai dalam negeri pada tahun ini sebesar 1,2 juta ton untuk mengatasi persoalan terkait melonjaknya harga kedelai saat ini. Ketua Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan, Partai Demokrasi Indonesia M. Djafar Hafsah di Jakarta, Senin, mengatakan, target produksi kedelai 2008 sebesar 850 ribu ton yang ditetapkan Deptan masih bisa dinaikkan lagi. "Target kedelai tahun ini seharusnya 1,2 juta ton. Itu bisa dicapai kalau pemerintah melakukan terobosan," katanya di sela diskusi mengenai pembangunan pertanian yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Mantan Dirjen Tanaman Pangan itu mengatakan, untuk mencapai produksi kedelai sebesar 1,2 juta ton hanya diperlukan lahan seluas 600 ribu ha dengan produktivitas tanaman 2 ton/ha. Untuk itu, tambahnya, berbagai terobosan yang bisa dilakukan pemerintah guna menggenjot produksi kedelai tahun ini seperti perluasan areal tanam, pemberian bantuan benih maupun sarana produksi pertanian serta insentif bagi petani agar mereka bergairah menanam kedelai. Senada dengan itu, Ketua Badan Kehormatan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudhohusodo mengatakan, kenaikan harga kedelai saat ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Perluasan areal pertanaman kedelai, tambahnya, merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi komoditas pangan tersebut. Dia mengungkapkan, pada 1996 luas areal pertanaman kedelai secara nasional mencapai 1,4 juta ha namun saat ini hanya 600 ribu ha atau menyusut lebih dari 50 persen. "Kondisi tersebut disebabkan petani enggan menanam kedelai akibat harga yang tidak menguntungkan," katanya. Tidak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap kedelai dalam negeri, seperti dengan menurunkan bea masuk (BM) impor komoditas tersebut dari 10 persen menjadi nol persen mengakibatkan produk petani kalah bersaing. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, petani memerlukan kebijakan pangan dari sektor hulu, produksi hingga hilir seperti bantuan benih hingga jaminan pemasaran agar mereka bergairah melakukan usaha taninya. Dia menyayangkan skema-skema pembiayaan yang dirancang pemerintah untuk membantu permodalan petani seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) ternyata tidak jalan di lapangan. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008