counter

TNI-AD koordinasi dengan Kemhan terkait prajurit terpapar radikalisme

TNI-AD koordinasi dengan Kemhan terkait prajurit terpapar radikalisme

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan keterangan pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait adanya prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

"Pak Menhan kan baru kemarin mengungkapkan kepada kami sebelumnya juga kami belum mendengar soal itu. Tapi hari ini kami langsung koordinasi dengan Kemhan untuk mendapatkan detil dari temuan itu," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabesad, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

"Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Menhan Ryamizard Ryacudu dalam sambutannya saat acara halal bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu(19/6).

Andika menegaskan, pihaknya pasti akan membuka diri dan melakukan evaluasi serta menindaklanjuti soal temuan itu agar ada perbaikan.

Jenderal bintang empat ini menegaskan untuk mengatasi persoalan paham radikalime bukan hanya tugas dari TNI, melainkan semua komponen masyarakat.

"Ini bukan hanya tugas kami, tapi tugas semuanya. Semua kementerian/lembaga bahkan masyarakat, tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat punya kewajiban membantu bagaimana caranya agar bisa dijauhkan dari paham radikalime," tuturnya.

Menteri Ryamizard Ryacudu pun mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam, bahkan ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime.

"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnYa negara ini," kata Menhan Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan tersebut di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan.

Ia pun berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.

"Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.

"Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah," ucapnya.

Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, kata Ryamizard, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.

"Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan pancasila," ujarnya.

Baca juga: Menhan Ryamizard prihatin prajurit TNI terpapar radikalisme
Baca juga: BPK sebut Kemhan dan TNI raih opini WTP
Baca juga: Kemhan dorong pertahanan nirmiliter jadi program nasional

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KSAD: Seluruh taruna TNI lakukan pemeriksaan saintifik

Komentar