"Sebanyak 45 persen dari 62 juta orang tersebut berada di Indonesia, kemudian sekitar 16 persen tinggal di Filipina, 13 persen di Vietnam, 11 persen di Thailand, dan 15 persen sisanya tersebar di negara-negara ASEAN lain," ujar Riaz Saehu di Samarinda, Jumat.
Hal itu ia katakan saat konferensi pers setelah menjadi narasumber dalam Seminar Konsultasi Publik dengan tema "Pelindungan dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Kerja Sama ASEAN" yang digelar di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Sementara itu, lanjutnya, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sesuai data dari Dinas Sosial Kaltim adalah sekitar 7.500 orang.
Ia melanjutkan, konsultasi publik mengenai pelindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas kepada pemangku kepentingan di Indonesia, menjadi program kerja Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI.
Program kerja ini muncul setelah disahkannya dokumen ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities dalam KTT ASEAN ke-33 di Singapura pada November 2018.
"Enabling Masterplan ASEAN 2025 adalah rencana kerja ASEAN untuk lebih memajukan dan melindungi hak-hak para penyandang disabilitas di ASEAN," tuturnya.
Menurutnya, Kota Samarinda, Kaltim, menjadi pilihan lokasi kegiatan Konsultasi Publik Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN selama 2 (dua) hari pada 20-21Juni 2019.
Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Studi ASEAN Universitas Mulawarman (Unmul), guna meningkatkan wawasan perhatian mengenai pelindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.
Konsultasi publik, lanjutnya, ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dalam mewujudkan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang memperhatikan pelindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Ia juga mengatakan, kegiatan hari pertama diawali dengan sosialisasi publik mengenai kerja sama ASEAN kepada ratusan siswa SLTA di Samarinda dengan tema "ASEAN Goes to School" yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Baca juga: PT LRT Jakarta pastikan fasilitas layanan ramah penyandang disabilitas
Baca juga: Pelajar Indonesia pelopori penyediaan kursi disabilitas di masjid
Baca juga: Presiden minta kesamaan kerja bagi disabilitas diwujudkan
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
