counter

Wagub Maluku tawarkan dua opsi pembagian saham Blok Masela

Wagub Maluku tawarkan dua opsi pembagian saham Blok Masela

Wagub Maluku Barnabas Orno berbicara soal Blok Masela kepada wartawan di Ambon, Maluku, Sabtu (20/7/2019). (ANTARA/Daniel Leonard)

Pemerintah provinsi harus mendapatkan jatah lebih besar
Ambon (ANTARA) - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menawarkan dua opsi pembagian saham hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 10 persen dari pengelolaan Blok Masela kepada dua kabupaten penghasil dan pemerintah provinsi.

"Yang jelas, pemerintah provinsi harus mendapatkan jatah lebih besar agar sembilan kabupaten atau kota lainnya di Maluku bisa mendapatkan bagian dari eksploitasi kekayaan alam tersebut," kata Wagub di Ambon, Sabtu.

Penawaran dua opsi ini telah dibuat dalam bentuk telaah dan disampaikan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail guna dipertimbangkan.

Menurut dia, opsi pertama adalah daerah penghasil yakni Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar masing-masing mendapatkan jatah PI sebesar 2,5 persen, lalu sisanya lima persen untuk Provinsi Maluku.

Sedangkan opsi kedua, masing-masing daerah penghasil sebesar tiga persen dan sisanya empat persen untuk pemerintah provinsi.

"Mengenai manfaat pengelolaan Blok Migas Masela bagi Maluku, saya sudah memanggil beberapa pejabat dan sejumlah profesional dari sisi ekonomi dan hukum," ujarnya.

Wagub meminta dibuat suatu kajian dan telaah untuk disampaikan kepada gubernur secara tertulis berbagai pemikiran yang positif soal manfaat Blok Masela.

Ia menambahkan pemprov bersama DPRD segera membuat regulasi menyangkut pasokan logistik khususnya bahan makanan.

"Jangan sampai Blok Masela sudah beroperasi baru dibuat, akhirnya sayuran, daging, buah, dan kebutuhan pokok lainnya masuk dari negara lain,." ujarnya.

Intinya, suplai bahan makanan harus dari Maluku sendiri, kalau masih kurang baru bisa didatangkan dari luar negeri.

"Bila langkah ini diambil maka ada pemberdayaan dan perlu dicari pihak ketiga yang memiliki modal untuk menjadi 'bapak angkat' dan mengorganisasi seluruh petani dan peternak. Selain itu, 70 persen tenaga kerja harus dari Maluku, kecuali tenaga ahli," tandasnya.

Wagub juga mengusulkan Pulau Marsela, Kabupaten Maluku Barat Daya, dibangun pangkalan logistik.

Baca juga: Presiden Jokowi berharap Blok Masela dapat mendorong industri turunan
Baca juga: Kepala SKK Migas prediksi produksi LNG Abadi mulai 2027
Baca juga: Menteri ESDM teken revisi Rencana Pengembangan Blok Masela

Inpex akan beri pelatihan vokasi bagi masyarakat lokal

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar