#izin penyelenggaraan

Video

ANTARA - Kementerian Sosial terhitung tanggal 6 Juli lalu, telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia memanggil presiden dan mantan presiden ...

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi mendukung upaya ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan masih mengkaji pencabutan izin kegiatan sosial pengumpulan uang ...

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengawasi aktivitas kantor cabang Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di daerah ini ...

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menutup kantornya di wilayah Jawa Barat setelah ...

Berita khas seputar kanal Humaniora ANTARA menyajikan informasi populer pada Rabu (6/7) yang dapat kembali disimak, ...

Foto

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Sosial ...

Kantor Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kabupaten Garut, Jawa Barat, tetap bergerak melakukan kegiatan sosial yang sudah ...

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri menyelidiki kasus pengelolaan dana masyarakat ...

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama M. Fuad Nasar mengingatkan para ...

Anggota DPR RI Kamrussamad menyarankan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) belajar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ...

Aksi Cepat Tanggap (ACT) menegaskan komitmen lembaga untuk menaati keputusan pemerintah mengenai pencabutan izin ...

Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menegaskan pihaknya tidak terlibat penggalangan dana yang dilakukan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai menyetop dan menghentikan seluruh aktivitas ...