#pakar hukum tatanegara

Pelaksanaan program unggulan satu nagari satu ajang di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah ...

Anggota MPR RI dari Kelompok DPD Ahmad Kanedi mengatakan, syarat ambang batas pencalonan presiden atau ...

Pakar Hukum Tatanegara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pasal penghinaan kehormatan DPR ...

Memasuki bulan Maret, ingatan sebagian orang Indonesia tertuju ke Pak Harto (Soeharto, Presiden RI ke-2). ...

Pimpinan kelompok DPD di MPR John Pieris menilai sistem ketatanegaraan Indonesia belum sempurna, sehingga perlu ...

Sejumlah tokoh nasional yang pada masa lalunya pernah menerima beasiswa Supersemar menyampaikan testimoni (kesaksian) ...

Pakar hukum tatanegara Irmanputra Sidin menegaskan saat ini tidak ada kegentingan yang memaksa untuk alasan ...

Indonesia memerlukan pakar dan praktisi hukum yang memahami hukum internasional, hukum ekonomi dan perdagangan ...

Anggota Panitia Khusus Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Harry Witjaksono, mengusulkan agar pemimpin DPR RI ...

Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI akan mengundang pakar hukum pidana dan tatanegara guna meminta masukan ...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Pengganti UU (Perpu) tentang Mahkamah ...

Pakar Hukum Tatanegara Jimly Asshiddiqie mengingatkan DPD RI agar segera mendorong usulan perubahan kelima UUD 1945 ke ...

Pakar Hukum Tatanegara Jimly Asshiddiqie menaruh harapan pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru untuk ...

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai, anggota DPR RI yang melakukan studi banding ke luar negeri maupun ...

Sejumlah LSM mempersoalkan Piagam ASEAN yang membentuk pasar bebas sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Mereka ...