#penataan kewenangan

Ketua Fraksi Kelompok DPD di MPR M. Syukur kembali terpilih  memimpin jabatan yang sama sebagai Ketua Fraksi ...

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo ...

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan keamanan siber (cyber security) menjadi tantangan utama mengikuti perkembangan dalam ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pemisahan Undang-Undang Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan ...

Artikel

Pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya mengandalkan tatap muka secara langsung, menjadi ...

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengemukakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diberi kewenangan khusus jika ...

Anggota DPD RI M. Syukur mengatakan amendemen Undang-undang Dasar 1945 bukanlah harga yang murah jika memang ...

Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Agama membentuk perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di ...

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membahas Rancangan Undang-Undang sektor keuangan pada Agustus 2021 sehingga para ...

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah ...

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan bahwa Pimpinan MPR RI telah sepakat untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945, ...

Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk tidak ...

Bagi Bambang Soesatyo, jabatan ketua MPR yang dia peroleh tidak melalui dengan pertarungan politik yang ...

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengenalkan relaksasi aturan yakni omnibus law kepada para pelaku ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa penerapan omnibus law atau beleid yang ...